LOMBOKEDITOR.COM– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB.
Penyerahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (7/11), yang juga mengagendakan persetujuan satu rancangan peraturan daerah (Raperda).
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi masa krusial bagi pemerintahan Iqbal–Dinda dalam mengoptimalkan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai penerapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru menjadi langkah awal penting bagi transformasi birokrasi menuju visi NTB Makmur dan Mendunia.
Wagub menyebut kondisi fiskal daerah pada tahun 2026 cukup menantang. “Penurunan transfer pusat yang cukup signifikan telah berdampak pada hilangnya kantong-kantong pendanaan untuk belanja urusan pemerintahan kita,” ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa situasi tersebut justru menjadi dorongan untuk berinovasi.
“Semakin sempitnya celah fiskal, kita dipacu untuk dapat secara cerdas dan cermat mengalokasikan pendapatan yang ada ke dalam belanja yang menjadi prioritas pembangunan,” jelasnya.
Dalam rancangan KUA-PPAS tersebut, Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp5,49 triliun, atau turun 15,40 persen dibanding APBD 2025.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan transfer hingga 29,01 persen menjadi Rp2,48 triliun. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik 5,39 persen menjadi Rp2,96 triliun.
Sementara Belanja Daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp5,55 triliun, atau turun 14,47 persen dari tahun sebelumnya, dengan defisit sekitar Rp65,92 miliar. Wagub mengajak DPRD untuk membahas rancangan tersebut secara realistis, objektif, dan proporsional, dengan tetap mempertahankan arah pembangunan yang berkeadilan.
Pada kesempatan yang sama, Wagub menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), atas disetujuinya Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.
“Besar harapan kita, regulasi yang dihasilkan ini benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan ke arah kemajuan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” tutupnya.***
Penulis : Robby Firmansyah
Editor : El Aru
Sumber Berita: Humas NTB











































