Bupati Lombok Timur Beri Kesempatan 1.600 Honorer Non-Database Tetap Bekerja

Kamis, 6 November 2025 - 12:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin

Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin

LOMBOKEDITOR.COM– Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memberikan kebijakan khusus bagi 1.600 tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meskipun secara aturan mereka seharusnya dirumahkan, Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, memutuskan untuk tetap memberi kesempatan bagi para honorer tersebut agar dapat terus bekerja.

“Seharusnya mereka semua ini dirumahkan. Tetapi kebijakan pemerintah daerah, kita biarkan mereka sesuai dengan keinginannya. Kalau mereka mau tetap bekerja, silakan,” ujar Bupati Haerul Warisin usai memberikan pengarahan dalam kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pemerintah Pusat dan Daerah di Pendopo I, Kamis (6/11/2025).

Baca Juga :  Gubernur NTB Ikuti Retret di Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Kebijakan ini diambil di tengah proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang masih berlangsung. Dari total kuota 11.029 formasi P3K, lebih dari 8.000 data telah diproses dan diharapkan seluruhnya segera rampung.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, masih terdapat 1.600 tenaga honorer yang belum terakomodasi karena tidak masuk dalam database BKN. Untuk itu, Bupati berkomitmen memperjuangkan nasib mereka sambil menunggu regulasi baru dari pemerintah pusat.

“Kami berharap dalam waktu dekat ada aturan yang memungkinkan mereka bisa di-SK-kan, misalnya dengan SK Bupati, agar mereka punya kepastian dan ketenangan dalam bekerja,” jelasnya.

Baca Juga :  Lombok Timur Raih Juara III Apresiasi Pemda Berprestasi, Bawa Pulang Insentif Fiskal Rp1 Miliar

Lebih lanjut, Bupati memberikan keleluasaan bagi para honorer non-database untuk menentukan pilihan: tetap bekerja di instansi masing-masing sambil menunggu kejelasan status, atau mencari peluang kerja lain, termasuk di luar negeri.

Terkait honorarium, Bupati menegaskan bahwa jumlah yang diterima honorer non-database tetap sama seperti tahun sebelumnya. “Honor mereka masih sama seperti tahun lalu, karena kami tidak bisa menambah tanpa dasar hukum yang jelas,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberi rasa aman sementara bagi para honorer, sembari pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik***

Berita Terkait

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal
Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya
Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera
Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani
Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam
Pelajar SMP Tewas Dibacok di Udayana, Wagub NTB Desak Patroli Malam Diperketat
Paripurna APBD NTB 2027 Ditunda hingga 12 November, Jubir Pemprov Ungkap Penyebabnya
Gubernur Iqbal Dorong Matadata Institute Perkuat Kebijakan Pembangunan NTB Berbasis Data

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:59 WIB

Gubernur NTB: Pendamping Desa Berdaya Harus Pastikan Tak Ada Warga Tertinggal

Kamis, 5 November 2026 - 08:15 WIB

Sekda NTB Buka Pelatihan Instruktur LPK, Siapkan Pekerja Migran Jadi Duta Budaya

Senin, 2 November 2026 - 19:00 WIB

Sekolah Rakyat Pertama di NTB Resmi Beroperasi, Tampung 595 Siswa dari Keluarga Prasejahtera

Senin, 2 November 2026 - 18:54 WIB

Serahkan Beasiswa kepada 100 Mahasiswa Unram, Gubernur Iqbal Dorong Anak Muda Jadi Petani Modern dan Wirausaha Tani

Minggu, 1 November 2026 - 15:53 WIB

Cegah Kekerasan Pelajar, Disdik Mataram Terbitkan SE Larang Siswa Bawa Senjata Tajam

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB