Putusan Lengkap MKD untuk Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir

Rabu, 5 November 2025 - 17:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

5 anggota DPR non-aktif, mulai dari Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Adies Kadir disidang di ruang MKD DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

5 anggota DPR non-aktif, mulai dari Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Adies Kadir disidang di ruang MKD DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

LOMBOKEDITOR.COM- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membacakan putusan terhadap lima anggota DPR RI nonaktif, yakni Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama (Uya Kuya), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Ahmad Sahroni dalam sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Kelimanya diadukan ke MKD karena diduga melanggar kode etik anggota DPR RI, dengan masing-masing perkara tercatat pada Nomor 39/PP/IX/2025, 41/PP/IX/2025, 42/PP/IX/2025, 44/PP/IX/2025, dan 49/PP/IX/2025.

Adies Kadir diadukan atas pernyataan keliru terkait tunjangan anggota DPR yang menimbulkan reaksi publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nafa Urbach dilaporkan karena dinilai hedon dan tidak peka terhadap publik dalam menanggapi isu kenaikan tunjangan DPR.

Sementara Uya Kuya dan Eko Patrio diadukan karena berjoget di Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025.

Adapun Ahmad Sahroni dilaporkan karena menggunakan kata “tolol” di hadapan publik.

Putusan diambil setelah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, antara lain Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Koordinator Orkestra Letkol Suwarko, ahli kriminologi Prof. Dr. Adrianus Eliasta, ahli hukum Dr. Satya Arinanto, ahli sosiologi Trubus Rahardiansyah, ahli analisis perilaku Gusti Aju Dewi, serta Wakil Koordinator Wartawan Parlemen Erwin Siregar.

Berikut hasil lengkap sidang MKD terhadap lima anggota DPR RI tersebut:

1. Adies Kadir: Tidak Terbukti Langgar Etik

MKD menyatakan Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik DPR.

“Menyatakan teradu satu, Adies Kadir, tidak terbukti melanggar kode etik,” ujar Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun.

Meski demikian, MKD mengingatkan Adies untuk berhati-hati dalam memberikan informasi kepada media dan menjaga perilaku di masa mendatang.

Dengan keputusan itu, Adies kembali aktif sebagai anggota DPR RI sejak putusan dibacakan.

Baca Juga :  Iron- Edwin "Gass Full" Tim Pemenangannya Tiga Kecamatan di Lombok Timur

Dalam pertimbangannya, MKD menilai pernyataan Adies tidak memiliki niat buruk dan sudah diralat segera.

Wakil Ketua MKD Imron Amin menyebut bahwa Adies perlu lebih cermat dalam menyampaikan keterangan teknis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

2. Nafa Urbach: Dinonaktifkan Selama 3 Bulan

Politikus Partai Nasdem Nafa Urbach dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2018 jo Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik

MKD menjatuhkan sanksi penonaktifan selama 3 bulan dan mencabut hak keuangannya selama masa hukuman.

“Menyatakan teradu dua, Nafa Urbach, nonaktif selama tiga bulan sejak putusan ini dibacakan,” kata Adang Daradjatun.

Dalam pertimbangan majelis, meski tidak ada niat menghina, pernyataan Nafa dinilai tidak etis dan tidak peka terhadap kondisi publik.

MKD meminta Nafa untuk lebih hati-hati dan memahami sensitivitas sosial dalam setiap pernyataannya.

Sebelumnya, melalui akun media sosialnya, Nafa menjelaskan bahwa tunjangan rumah Rp50 juta adalah kompensasi atas dihapuskannya rumah jabatan anggota DPR.

Namun, publik menilai pernyataan itu tidak empatik di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

3. Uya Kuya: Aktif Kembali

MKD memutuskan Uya Kuya (Surya Utama) tidak terbukti melanggar kode etik.

“Menyatakan Teradu 3, Surya Utama, tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu tiga diaktifkan kembali sebagai anggota DPR RI,” kata Adang.

Menurut MKD, aksi joget Uya Kuya dalam Sidang Tahunan MPR tidak dimaksudkan untuk merendahkan lembaga negara.

Sebaliknya, Uya dinilai menjadi korban berita bohong (hoaks) karena video lama disunting seolah-olah dilakukan di sidang.

Wakil Ketua MKD Imron Amin menyebut kemarahan publik muncul akibat informasi palsu yang beredar di media sosial.

Namun, MKD tetap menegaskan bahwa Uya seharusnya lebih cepat mengklarifikasi kesalahpahaman publik.

Baca Juga :  Tinggalkan Iqbal Dinda: Belasan Ribu Anggota Garuda Emas NTB  Ramai-ramai Pindah Haluan Dukung ZulUhel 

4. Eko Patrio: Dinonaktifkan Selama 4 Bulan

Berbeda dengan Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dinyatakan terbukti melanggar kode etik.

MKD memutuskan menjatuhkan sanksi penonaktifan selama 4 bulan tanpa hak keuangan.

“Menyatakan teradu empat, Eko Hendro Purnomo, terbukti melanggar kode etik DPR RI. Menghukum teradu empat nonaktif selama empat bulan,” ujar Adang.

MKD menilai bahwa aksi joget Eko Patrio dalam Sidang Tahunan MPR RI memang tidak berniat menghina, namun reaksi parodinya setelah viral dinilai tidak pantas dan bersifat defensif.

Sebelumnya, Eko sempat mengunggah video parodi bertema “sound horeg” di akun TikTok pribadinya untuk menanggapi kritik publik.

Meski akhirnya meminta maaf, MKD menilai tindakan itu memperburuk persepsi publik terhadap DPR RI.

5. Ahmad Sahroni: Dinonaktifkan Selama 6 Bulan

Sanksi terberat dijatuhkan kepada Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem.

MKD menyatakan Sahroni terbukti melanggar kode etik karena penggunaan diksi tidak pantas (“tolol”) di hadapan publik.

“Menghukum Teradu 5 Ahmad Sahroni nonaktif selama enam bulan sejak tanggal putusan ini dibacakan,” kata Adang Daradjatun.

Dalam pertimbangan majelis, perilaku Sahroni dianggap mencederai martabat lembaga DPR RI dan tidak sesuai dengan etika seorang wakil rakyat.

Dengan demikian, dari lima anggota DPR RI yang disidangkan, dua di antaranya — Adies Kadir dan Uya Kuya — dinyatakan tidak bersalah dan diaktifkan kembali, sementara tiga lainnya — Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni — dijatuhi sanksi penonaktifan dengan durasi berbeda, yakni 3, 4, dan 6 bulan.

Putusan ini sekaligus menandai berakhirnya salah satu sidang etik paling menyita perhatian publik sepanjang tahun 2025 di parlemen Indonesia.***

Berita Terkait

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya
Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas
DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK
Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya
Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK
Hadi Gunawan Terpilih Aklamasi Pimpin Demokrat NTB 2026–2031, Bidik Tambahan Kursi DPR RI
PDIP NTB Usulkan Pemecatan Musyafirin, Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah Jadi Sorotan
Sekjen Demokrat Kenang Jasa Tuan Guru Bagu bagi NTB, Hadi Gunawan Terpilih Pimpin DPD

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 15:44 WIB

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:25 WIB

Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:14 WIB

DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:37 WIB

Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB