LOMBOKEDITOR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan sebanyak 528 pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu tetap bisa melanjutkan pekerjaannya.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pemetaan dan perhitungan keuangan untuk menjamin keberlanjutan para tenaga non-ASN tersebut.
“Dari hasil hitung-hitungan kami, 528 pegawai non-ASN yang tidak masuk PPPK paruh waktu masih bisa bekerja. Kami berupaya maksimal agar mereka tidak dirumahkan,” ujar Mohan di Mataram, Kamis (25/9).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, mayoritas tenaga non-ASN tersebut bertugas di Rumah Sakit H. Moh Ruslan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan. Untuk sektor kesehatan, keberadaan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memungkinkan pembiayaan gaji ditanggung secara mandiri. Sementara di sektor pendidikan, pembayaran gaji ditangani melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Yang perlu disiapkan hanya untuk pegawai non-ASN di organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, termasuk satgas di Dinas Sosial,” jelas Mohan.
Namun, ia menegaskan gaji pegawai non-ASN tersebut masih sesuai skema lama, yakni Rp1,5 juta per bulan. Pemerintah Kota Mataram belum mampu menyesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang saat ini sekitar Rp2,8 juta.
“Rentang gaji sekarang dengan UMK cukup jauh, jadi harus dimaklumi,” tambahnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, menyebutkan 528 pegawai non-ASN itu tidak masuk basis data PPPK paruh waktu karena sejumlah faktor. Di antaranya masa kerja belum dua tahun, kendala ijazah, tidak mengikuti seleksi PPPK tahap pertama maupun kedua, hingga ada yang ikut seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus.
“Nasib mereka saat ini sedang dibahas di Kementerian PAN-RB. Kami berharap mereka tetap semangat bekerja sesuai tugas masing-masing dan tidak terpengaruh isu-isu soal dirumahkan,” tegas Taufik.
Dengan kepastian ini, ribuan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkot Mataram masih bisa bernapas lega meski harus menerima gaji di bawah UMK.***











































