PDIP Tuding Jokowi Serukan Prabowo-Gibran 2 Periode Adalah untuk Kepentingan Anaknya, Bukan Kepentingan Bangsa

Senin, 22 September 2025 - 20:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOKEDITOR.COM- Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira memberikan respons tajam terhadap pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat dua periode.

Menurutnya, dukungan tersebut tidak lahir dari niat menjaga kepentingan bangsa, melainkan demi keberlangsungan karier politik sang anak, Gibran.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan soal kepentingan bangsa dan negara, kepentingan menjaga pemerintahan ini, tapi kepentingan anaknya,” ujar Hugo dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Senin (22/9/2025).

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas pengakuan Jokowi yang menyatakan telah sejak awal mengarahkan para relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran selama dua periode.

Hal itu disampaikannya di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (19/9/2025).

Hugo menduga pernyataan dukungan Jokowi tak lepas dari berbagai persoalan yang kini tengah membelit Gibran Rakabuming Raka.

Salah satunya adalah ketidakhadiran Gibran dalam pelantikan menteri baru hasil reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Selain itu, Gibran saat ini tengah menjadi pusat perhatian karena gugatan terhadap ijazah SMA-nya yang dinilai tidak sah secara hukum oleh seorang pengacara bernama Subhan Palal.

Baca Juga :  TKD  Iron-Edwin Mantapkan Gerakan  Relawan dalam Konsolidasi Terakhir Sebelum Pilkada Lombok Timur

Subhan Palal menggugat keabsahan ijazah SMA Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuding bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat formal pencalonan wakil presiden.

Gugatan ini diajukan secara pribadi tanpa dukungan pihak lain, dan menyasar dua tergugat: Gibran secara pribadi serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

Tak main-main, Subhan juga menuntut kerugian sebesar Rp125 triliun, yang menurutnya akan dibagikan secara merata kepada seluruh warga negara Indonesia jika gugatan dikabulkan***

Berita Terkait

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya
Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas
DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK
Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya
Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK
Hadi Gunawan Terpilih Aklamasi Pimpin Demokrat NTB 2026–2031, Bidik Tambahan Kursi DPR RI
PDIP NTB Usulkan Pemecatan Musyafirin, Polemik Jabatan Komisaris Bank NTB Syariah Jadi Sorotan
Sekjen Demokrat Kenang Jasa Tuan Guru Bagu bagi NTB, Hadi Gunawan Terpilih Pimpin DPD

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 15:44 WIB

Nashib Ikroman: Persoalan Pokir Bukan Soal Ikhlas, tetapi Dasar Hukum Penghapusannya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:25 WIB

Satu-satunya Calon Perempuan di Pilkades Sembalun, Syae’un Usung Desa Mandiri dan UMKM Naik Kelas

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:14 WIB

DPRD NTB Terima Penghapusan Pokir Rp120 Miliar, Baiq Isvie: Kami Ikuti Arahan KPK

Kamis, 22 Oktober 2026 - 15:37 WIB

Ruslan Turmuzi dan Mi6 : Konflik internal Partai yang tidak ideologis, akan kontraproduksi karena Menggergaji Masa Depannya

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Konflik PPP NTB Memanas, Kubu Muzihir dan Akri Saling Keluarkan SK

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB