LOMBOKEDITOR— Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, secara resmi melepas Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2025 dalam kegiatan yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB di Gedung Utara BPKAD, Kamis (7/8).
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas pembentukan tim ini, seraya menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses pendataan aset. Ia menyebut inventarisasi aset merupakan bagian krusial dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
“Pendataan aset adalah wujud komitmen kita bersama. Ini penting tidak hanya untuk laporan neraca, tapi juga agar aset tidak diklaim pihak lain,” tegasnya
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Wagub berharap proses pendataan di Pulau Lombok bisa diselesaikan secepatnya sebelum tim melanjutkan tugas ke Pulau Sumbawa, yang dikenal memiliki tantangan geografis yang berpengaruh terhadap kelengkapan data aset
Ia juga menyoroti persoalan penyusutan lahan dan perubahan batas wilayah akibat penggunaan oleh masyarakat atau pihak lain. Karena itu, seluruh anggota tim diminta menjaga profesionalisme dan tidak memiliki konflik kepentingan.
“Pastikan tidak ada satu pun dari kita yang punya kepentingan pribadi terhadap aset yang akan didata,” ujarnya dengan tegas.
Lebih lanjut, Wagub mengingatkan agar tidak ada anggota tim yang mengambil keuntungan dari proses ini. Menurutnya, kegiatan inventarisasi adalah momentum penting untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, sekaligus memastikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Inventarisasi tahun ini mencakup 766 persil tanah, 339 unit gedung dan bangunan, serta 1.960 unit peralatan dan mesin. Wagub juga mengusulkan agar ke depan dilakukan apel bersama untuk mengecek kondisi fisik kendaraan dinas roda dua dan roda empat sebagai bahan evaluasi pengadaan atau pelelangan.
Menutup sambutannya, Wakil Gubernur berharap tim yang dilepas dapat menjalankan tugas dengan integritas, menghasilkan data yang akurat, dan menjadikan momentum ini sebagai awal pengabdian nyata bersama Gubernur NTB dalam membangun tata kelola aset yang lebih baik.***











































