LOMBOKEDITOR.COM — Nama Hadi Gunawan kini masuk dalam dinamika politik internal Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat. Purnawirawan Polri berpangkat terakhir Inspektur Jenderal Polisi itu mendapat dukungan dari 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten/kota se-NTB untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat NTB periode 2026–2030.
Dukungan tersebut disampaikan dalam agenda silaturahmi dan konsolidasi bersama jajaran DPC Demokrat se-NTB di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Selasa (15/9/2026). Sepuluh DPC yang menyatakan dukungan berasal dari Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
Dukungan itu muncul menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Demokrat NTB. Jadwal forum tersebut mengalami penundaan dan waktu pelaksanaannya masih menunggu arahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Karena itu, dukungan dari 10 DPC tersebut belum otomatis menetapkan Hadi sebagai Ketua DPD. Penetapan tetap menjadi kewenangan forum organisasi sesuai mekanisme partai.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Putra Selong, Lahir dari Tradisi Kepolisian
Hadi Gunawan lahir di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, 8 Desember 1967.
Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 dan kemudian mengikuti pendidikan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2001.
Karier kepolisiannya dimulai setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol. Dalam perjalanan panjangnya di Polri, Hadi menjalani berbagai penugasan, baik di wilayah maupun di tingkat Mabes Polri.
Pengalamannya tidak hanya berada pada bidang operasional kepolisian. Hadi juga cukup lama berkecimpung dalam bidang pembinaan sumber daya manusia, pengembangan karier, kepangkatan dan administrasi personel Polri.
Di NTB, Hadi pernah bertugas sebagai Kepala Subdirektorat 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB pada 2006.
Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat.
Kariernya kemudian berkembang ke bidang sumber daya manusia. Pada 2011, Hadi tercatat sebagai Kasubbagrenstra Bagren Rojianstra SSDM Polri. Pada 2013, ia menjabat Kabaggassus Robinkar SSDM Polri.
Ia kemudian dipercaya sebagai Kepala Biro SDM Polda Banten pada 2014 dan Kepala Biro SDM Polda Lampung pada 2017.
Memasuki jajaran perwira tinggi, Hadi mendapat penugasan sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Politik pada 2023. Pada 2024, ia dipercaya menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri sebelum kemudian ditugaskan sebagai Kapolda NT
Hadi resmi menjabat Kapolda NTB setelah menggantikan Irjen Pol. Raden Umar Faroq. Serah terima jabatan berlangsung di Mabes Polri pada 28 September 2024.
Masa kepemimpinannya di Polda NTB berlangsung hingga akhir 2025. Tongkat kepemimpinan kemudian diteruskan oleh Irjen Pol. Edy Murbowo.
Selama berada di Polda NTB, sejumlah program pelayanan publik dan inovasi kepolisian dikembangkan. Di antaranya pendekatan edukatif dalam penegakan aturan lalu lintas serta digitalisasi pelayanan kepolisian.
Salah satu inovasi yang dikaitkan dengan kepemimpinannya adalah Tilang Digital Edukatif Humanis. Pendekatan tersebut menempatkan teguran dan edukasi sebagai bagian dari penanganan pelanggaran lalu lintas.
Polda NTB pada masa tersebut juga mengembangkan STARBUK atau Sistem Informasi Barang Bukti dan Barang Temuan Kepolisian, yang berkaitan dengan akses informasi mengenai barang bukti, barang temuan serta kendaraan yang dilaporkan hilang.
Salah satu bagian penting dari perjalanan Hadi Gunawan adalah pengalamannya dalam bidang sumber daya manusia.
Ia pernah menempati berbagai posisi yang berkaitan dengan pembinaan personel dan pengembangan karier di lingkungan SSDM Polri.
Pengalaman tersebut juga tercermin dari inovasi Shuttle Run Counter (SRC), perangkat digital yang digunakan untuk membantu pengukuran waktu dalam tes kesamaptaan jasmani Polri.
Pengalaman panjang di bidang organisasi, pembinaan personel dan kepemimpinan birokrasi menjadi bagian dari rekam jejak yang kini dibawa Hadi ke lingkungan politik
Setelah menyelesaikan pengabdiannya di Polri, Hadi memasuki fase baru sebagai warga sipil.
Pada 2026, ia bergabung dengan Partai Demokrat. Menurut keterangannya, ketertarikannya terhadap Demokrat antara lain karena ia melihat partai tersebut memiliki mekanisme yang demokratis.
Kini, Hadi tidak lagi berbicara dalam kapasitas sebagai pejabat kepolisian. Ia tampil sebagai kader partai yang ingin berkontribusi melalui jalur politik.
Dalam pertemuan dengan jajaran DPC Demokrat se-NTB, Hadi menyampaikan bahwa dirinya ingin tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat setelah pensiun dari kepolisian.
Ia juga menyoroti persoalan integritas dalam kepemimpinan politik, termasuk tantangan biaya politik yang menurutnya dapat menjadi persoalan dalam proses politik.
“Saya ingin mewujudkan apa yang dianggap sebagai memimpin dengan integritas,” kata Hadi dalam pernyataannya yang dikutip sejumlah media.
10 DPC Memberikan Dukungan
Dukungan kepada Hadi Gunawan datang dari seluruh DPC Demokrat kabupaten/kota di NTB yang hadir dalam konsolidasi tersebut.
Mereka adalah:
1. DPC Demokrat Kota Mataram — Hj. Sinta Primasari
2. DPC Demokrat Lombok Timur — Amrul Jihadi
3. DPC Demokrat Lombok Barat — Zain Darmat
4. DPC Demokrat Lombok Utara — Zarkasi
5. DPC Demokrat Lombok Tengah — Adi Bagus Karya Putra
6. DPC Demokrat Sumbawa Barat — Ahmad Jamaludin
7. DPC Demokrat Sumbawa — Budi Kuriawan
8. DPC Demokrat Dompu — Ismul Rahmadin
9. DPC Demokrat Kabupaten Bima — Misfalah
10. DPC Demokrat Kota Bima — M. Rian Kusuma Permadi.
Ketua DPC Demokrat Kota Mataram, Sinta Primasari, menyebut Demokrat membutuhkan figur yang memahami strategi pemenangan pemilu.
Menurutnya, pengalaman dan kemampuan kepemimpinan menjadi pertimbangan dalam menghadapi agenda politik mendatang.
Sementara Ketua DPC Demokrat Kota Bima, M. Rian Kusuma, menyebut latar belakang Hadi sebagai putra NTB sekaligus mantan Kapolda NTB menjadi salah satu pertimbangan DPC dalam memberikan dukungan.
Hadi sendiri menyatakan dukungan tersebut merupakan sebuah kehormatan. Namun, ia menegaskan bahwa proses selanjutnya tetap menunggu keputusan dan mekanisme organisasi Partai Demokrat.
Ia menyatakan siap menjalankan proses tersebut apabila dipercaya.
Bagi Hadi, pekerjaan pertama yang perlu dilakukan adalah membangun kekompakan internal. Setelah konsolidasi internal terbentuk, barulah partai menyusun rencana kerja untuk lima hingga 10 tahun ke depan.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah gagasan awal Hadi dalam memasuki politik praktis: konsolidasi organisasi, penguatan internal dan penyusunan strategi jangka panjang.
Dukungan 10 DPC menjadi bagian penting dari perjalanan Hadi Gunawan menuju Musdalub Demokrat NTB. Namun, dukungan tersebut masih harus melewati mekanisme organisasi partai.
Musdalub nantinya menjadi forum untuk menentukan kepemimpinan DPD Demokrat NTB periode 2026–2030. Nama Hadi saat ini menjadi salah satu nama yang muncul dalam bursa kepemimpinan Demokrat NTB, bersama sejumlah nama lain yang juga disebut dalam pemberitaan.
Bagi Hadi, perpindahan dari institusi kepolisian ke dunia politik merupakan babak baru.
Setelah lebih dari tiga dekade berada dalam struktur Polri, pengalaman sebagai perwira, pejabat bidang sumber daya manusia, Koordinator Staf Ahli Kapolri hingga Kapolda NTB kini menjadi bagian dari profil politiknya.

Apakah pengalaman tersebut akan diterjemahkan menjadi kepemimpinan di Partai Demokrat NTB, jawabannya akan ditentukan melalui mekanisme organisasi partai.
Yang jelas, Hadi Gunawan kini telah memasuki arena politik NTB dengan dukungan tertulis dari 10 DPC yang mengusulkannya sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat NTB periode 2026–2030.***
Penulis : Dewangga Putra
Editor : Redaksi Lombok Editor











































