Ditreskrimsus Polda NTB meningkatkan penanganan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran BUMD PT Energi Selaparang yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur periode 2019–2024 ke tahap penyidikan. Polda NTB menegaskan peningkatan status perkara belum berarti ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
LOMBOKEDITOR.COM— Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat meningkatkan penanganan perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Energi Selaparang ke tahap penyidikan.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran PT Energi Selaparang yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur selama periode 2019 hingga 2024.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik Ditreskrimsus Polda NTB melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan dokumen, serta pendalaman terhadap pengelolaan anggaran perusahaan daerah tersebut
Direktur Reskrimsus Polda NTB KBP Ade Zamrah membenarkan peningkatan penanganan perkara tersebut.
“Benar, Ditreskrimsus Polda NTB telah meningkatkan penanganan perkara dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran PT Energi Selaparang yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur periode 2019 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan,” ujar Ade.
Ade menjelaskan, peningkatan ke tahap penyidikan dilakukan untuk membuat terang dugaan tindak pidana serta mengungkap ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dalam proses pengelolaan anggaran dan penggunaan keuangan PT Energi Selaparang.
Pada tahap penyidikan, polisi akan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran perusahaan tersebut.
Penyidik juga akan mendalami berbagai dokumen keuangan, penggunaan penyertaan modal atau anggaran yang bersumber dari APBD, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan perkara.
Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Muhaemin menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti.
Penyidik juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam mengungkap perkara tersebut.
“Penyidik masih melakukan pendalaman. Kami akan bekerja berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya perbuatan pidana dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, tentunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Muhaemin.
Muhaemin juga menegaskan bahwa peningkatan perkara ke tahap penyidikan tidak serta-merta berarti telah ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan tersangka nantinya dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan terpenuhinya alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
“Yang jelas, perkara ini akan kami tangani secara profesional dan transparan. Fokus penyidik adalah mengungkap secara terang seluruh rangkaian pengelolaan anggaran PT Energi Selaparang yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur selama periode 2019 sampai dengan 2024,” pungkasnya.
Polda NTB juga mengimbau pihak-pihak yang memiliki informasi maupun dokumen terkait perkara tersebut agar memberikan keterangan secara kooperatif kepada penyidik guna membantu proses penegakan hukum.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































