DPRD NTB menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 menjadi Perda. Dengan pendapatan sekitar Rp 5,68 triliun dan belanja Rp 6,05 triliun, Pemprov NTB mengarahkan anggaran untuk menjaga pelayanan publik, menangani kekeringan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan tata kelola fiskal.
LOMBOKEDITOR.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan masyarakat hingga akhir tahun.
Komitmen tersebut mengemuka setelah DPRD NTB menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda, sementara laporan Badan Anggaran DPRD NTB disampaikan H. Didi Sumardi. Pendapat akhir Gubernur atas persetujuan Raperda disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Dalam laporan Badan Anggaran, pembahasan perubahan APBD diarahkan agar kebijakan anggaran tetap sesuai kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta prioritas pembangunan hingga akhir 2026.
Dari 30 isu yang dibahas, sebanyak 18 isu telah mendapatkan jawaban dari Gubernur, sedangkan 12 lainnya dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat bersama Banggar pada 17 September 2026.
Secara keseluruhan, struktur Perubahan APBD NTB 2026 mencatat pendapatan sekitar Rp5,683 triliun dan belanja sekitar Rp6,053 triliun.
Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp369,617 miliar yang ditutup melalui pembiayaan.
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) direncanakan sekitar Rp431,016 miliar, sementara pembayaran pokok pinjaman dianggarkan sekitar Rp61,399 miliar.
Hingga 15 September 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 66,53 persen.
Banggar mengingatkan pemerintah daerah agar target pendapatan tetap realistis dan menyiapkan langkah antisipasi apabila target tidak tercapai. Pada saat yang sama, belanja wajib dan pelayanan publik harus tetap terjaga.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan dinamika global dan regional menuntut respons fiskal yang cepat dan tepat sasaran.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dampak musim kemarau yang meluas di sejumlah wilayah NTB.
Sejumlah kabupaten dan kota mengalami peningkatan status penanganan kekeringan, mulai dari siaga hingga tanggap darurat. Kondisi tersebut berdampak terhadap puluhan ribu kepala keluarga.
Karena itu, perubahan APBD diarahkan untuk memperkuat dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), penyediaan air bersih, serta program ketahanan pangan.
Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota juga terus melakukan distribusi air bersih serta memperkuat langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat.
Selain penanganan persoalan sosial dan lingkungan, pemerintah daerah juga menempatkan penyelenggaraan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika sebagai salah satu momentum untuk memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Pemprov NTB menyiapkan sejumlah langkah melalui tata kelola pariwisata yang lebih inklusif.
Keterlibatan talenta lokal juga diperbesar, antara lain melalui kebijakan volunteer dan marshal 100 persen lokal.
Pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan akomodasi dengan tujuan menjaga iklim pariwisata yang sehat sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Perubahan APBD diharapkan dapat memperkuat daya dukung infrastruktur serta mendorong agar aktivitas MotoGP memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal bagi masyarakat NTB.
Di sisi tata kelola, Pemprov NTB menempatkan penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengelolaan aset sebagai bagian dari upaya memperkuat ruang fiskal daerah.
Banggar juga memberikan catatan mengenai efisiensi belanja, kesiapan pelaksanaan kegiatan, ketepatan sasaran bantuan, serta pengelolaan aset daerah.
Pemerintah daerah diminta memperhitungkan konsekuensi fiskal jangka menengah, termasuk kewajiban utang, biaya operasional dan pemeliharaan aset, tambahan belanja rutin, serta kewajiban yang berlanjut pada 2027.
Digitalisasi pendataan, penilaian, pemanfaatan, dan pengawasan aset juga didorong agar aset daerah yang belum produktif dapat memberikan kontribusi terhadap PAD secara terukur dan berkelanjutan.
Atas persetujuan Raperda tersebut, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD NTB, Badan Anggaran, serta TAPD yang telah membahas dan menyempurnakan dokumen perubahan APBD.
Seluruh catatan, saran, kritik, dan rekomendasi DPRD disebut akan menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan serta mengendalikan program pembangunan.
Dengan disepakatinya Perubahan APBD 2026, fokus pemerintah kini beralih pada pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun, terutama memastikan pelayanan publik tetap berjalan, kebutuhan masyarakat dapat ditangani, aktivitas ekonomi diperkuat, dan penggunaan anggaran tetap efektif serta tepat sasaran.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































