Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Komisi IX DPR RI berkomitmen memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Komitmen tersebut mencakup perlindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, proses pemulangan, layanan kesehatan, hingga reintegrasi sosial dan ekonomi setelah PMI kembali ke daerah asal.
LOMBOKEDITOR.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Komisi IX DPR RI memberikan perhatian terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB.
Kedua pihak berkomitmen memperkuat sistem perlindungan PMI secara menyeluruh. Perlindungan tidak hanya diarahkan pada pencegahan keberangkatan secara non-prosedural, tetapi juga mencakup penanganan PMI bermasalah, proses pemulangan, pendampingan kesehatan, hingga reintegrasi sosial dan ekonomi setelah pekerja migran kembali ke daerah asal.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI yang diterima Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait, mulai dari kementerian, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), BPJS Ketenagakerjaan, hingga aparat penegak hukum.
Sinergi lintas lembaga tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola perlindungan PMI dari hulu hingga hilir.
Ruang lingkupnya meliputi pencegahan keberangkatan non-prosedural, penanganan PMI bermasalah, pemulangan, hingga reintegrasi sosial dan ekonomi setelah PMI kembali ke tanah air.
NTB merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut NTB berada di urutan keempat secara nasional dari sisi jumlah pengiriman PMI.
Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, keterlibatan masyarakat NTB yang bekerja di luar negeri tergolong tinggi.
“NTB adalah pengirim PMI nomor empat terbesar di Indonesia. Itu dari segi jumlah, tapi dari segi rasionya terhadap jumlah penduduk, maka kami ini yang paling besar di Indonesia. Jadi tidak ada satu pun dusun di NTB ini yang tidak ada PMI-nya. Pasti ada PMI-nya,” ujar Iqbal.
Besarnya jumlah warga NTB yang bekerja di luar negeri mendorong pemerintah daerah menyiapkan sejumlah intervensi untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PMI melalui Bank NTB Syariah yang bekerja sama dengan Maybank Malaysia.
Pemprov NTB juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 2 bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Selain itu, Pemprov NTB menyiapkan Sekolah Rakyat di Lombok Timur yang salah satu fokusnya diarahkan bagi anak-anak PMI.
“Kami sudah mendapatkan KUR PMI dan sudah mulai menyalurkan KUR PMI sekarang di Bank NTB Syariah. Nanti sekolah rakyat yang akan kami bangun di Lombok Timur itu akan kami jadikan sekolah rakyat khusus untuk anak PMI, untuk menghindari fatherless,” lanjut Iqbal.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dari Fraksi Partai NasDem menyoroti meningkatnya jumlah PMI bermasalah asal NTB.
Dalam kunjungan tersebut turut hadir anggota DPR RI daerah pemilihan NTB, H. M. Muazzim Akbar, S.I.P., dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Berdasarkan data yang disampaikan Komisi IX DPR RI, pada 2025 tercatat sebanyak 1.327 kasus PMI bermasalah asal NTB. Jumlah tersebut meningkat 23,7 persen.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan yang tidak berhenti pada proses pemulangan PMI ke Indonesia.
PMI yang kembali juga perlu mendapatkan layanan kesehatan, pendampingan, serta dukungan untuk kembali menjalani kehidupan sosial dan ekonomi di daerah asal.
“Penanganan PMI bermasalah tidak cukup hanya dengan memulangkan mereka ke Indonesia. Yang juga penting adalah memastikan proses pemulangan berjalan aman, mendapatkan layanan kesehatan dan pendampingan yang dibutuhkan sampai benar-benar kembali ke daerah asal, dan memperoleh kesempatan untuk membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi,” tegas Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI.
Perlindungan jaminan sosial juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan PMI.
BPJS Ketenagakerjaan menyebut seluruh calon PMI dan PMI yang akan maupun telah bekerja di luar negeri wajib terdaftar dalam program jaminan sosial sebagai bagian dari perlindungan selama bekerja.
Jaminan sosial tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan PMI memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko selama menjalankan pekerjaan di luar negeri.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, BP3MI, BPJS Ketenagakerjaan, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya, perlindungan PMI di NTB didorong dilakukan secara menyeluruh.***
Perlindungan tersebut tidak hanya memastikan keberangkatan PMI berlangsung secara prosedural dan aman, tetapi juga mencakup pemenuhan hak selama bekerja hingga pendampingan setelah kembali ke tanah air.
Dengan pendekatan tersebut, persoalan PMI di NTB diharapkan tidak berhenti pada angka pemulangan. Upaya perlindungan juga diarahkan pada pembangunan kembali kemandirian sosial dan ekonomi para pekerja migran serta keluarganya.
(san/diskominfotik)
Editor : Redaksi Lombok Editor











































