LOMBOKEDITOR.COM– Pemerintah memastikan akan memberlakukan kewajiban pencampuran etanol dalam bahan bakar bensin atau bioetanol secara nasional paling lambat pada 2028. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar transisi energi sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menuntaskan penyusunan peta jalan penerapan bioetanol sebagai dasar kebijakan mandatori tersebut.
“Paling lambat 2028 sudah wajib. Kemungkinan mulai 2027 sampai 2028,” ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja sektor ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahlil menegaskan, kebijakan mandatori bioetanol akan menjadi pelengkap program biodiesel yang selama ini telah dijalankan pemerintah melalui campuran B40 pada solar.
Regulasi dan Insentif Disiapkan
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebutkan, pemerintah tengah membahas penyesuaian regulasi, termasuk revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, guna memberikan relaksasi cukai etanol yang digunakan sebagai bahan bakar nabati.
Saat ini, pembebasan bea cukai sudah diberikan bagi pelaku usaha yang memiliki izin usaha niaga (IUN). Pertamina disebut menjadi salah satu badan usaha yang telah memenuhi persyaratan tersebut.
“Kami sedang mengkaji agar relaksasi cukai bisa dimasukkan dalam revisi Perpres 40, sehingga ekosistem bioetanol lebih kompetitif,” kata Eniya.
Tekan Impor dan Emisi
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan bahwa implementasi biodiesel B40 terbukti menekan impor solar secara signifikan. Sepanjang 2025, impor solar turun sekitar 3,3 juta kiloliter dan berhasil mengurangi emisi hingga 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen.
Data Kementerian ESDM menunjukkan pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan target lebih ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor solar mulai 2026.
Penerapan bioetanol pada bensin diharapkan tidak hanya memperkuat bauran energi nasional, tetapi juga mendorong kemandirian energi sekaligus menurunkan emisi sektor transportasi secara berkelanjutan.***











































