Pemerintah Wajibkan Bensin Campur Etanol Paling Lambat 2028

Jumat, 9 Januari 2026 - 10:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

LOMBOKEDITOR.COM– Pemerintah memastikan akan memberlakukan kewajiban pencampuran etanol dalam bahan bakar bensin atau bioetanol secara nasional paling lambat pada 2028. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar transisi energi sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah saat ini tengah menuntaskan penyusunan peta jalan penerapan bioetanol sebagai dasar kebijakan mandatori tersebut.

“Paling lambat 2028 sudah wajib. Kemungkinan mulai 2027 sampai 2028,” ujar Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja sektor ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bahlil menegaskan, kebijakan mandatori bioetanol akan menjadi pelengkap program biodiesel yang selama ini telah dijalankan pemerintah melalui campuran B40 pada solar.

Baca Juga :  Gubernur Iqbal Benahi Pasar Kuta, Siapkan Jadi Pusat Pasok Hotel dan Restoran Mandalika

Regulasi dan Insentif Disiapkan

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebutkan, pemerintah tengah membahas penyesuaian regulasi, termasuk revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, guna memberikan relaksasi cukai etanol yang digunakan sebagai bahan bakar nabati.

Saat ini, pembebasan bea cukai sudah diberikan bagi pelaku usaha yang memiliki izin usaha niaga (IUN). Pertamina disebut menjadi salah satu badan usaha yang telah memenuhi persyaratan tersebut.

“Kami sedang mengkaji agar relaksasi cukai bisa dimasukkan dalam revisi Perpres 40, sehingga ekosistem bioetanol lebih kompetitif,” kata Eniya.

Baca Juga :  Dukung Satgas Judi Online, OJK Perwakilan NTB Blokir Ribuan Rekening dengan Kriteria Ini!

Tekan Impor dan Emisi

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan bahwa implementasi biodiesel B40 terbukti menekan impor solar secara signifikan. Sepanjang 2025, impor solar turun sekitar 3,3 juta kiloliter dan berhasil mengurangi emisi hingga 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen.

Data Kementerian ESDM menunjukkan pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menetapkan target lebih ambisius, yakni menghentikan sepenuhnya impor solar mulai 2026.

Penerapan bioetanol pada bensin diharapkan tidak hanya memperkuat bauran energi nasional, tetapi juga mendorong kemandirian energi sekaligus menurunkan emisi sektor transportasi secara berkelanjutan.***

Berita Terkait

Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157 Ribu, Erick Thohir Bidik Perputaran Uang Rp5 Triliun
Dari Paddock MotoGP, Generasi Muda NTB Menimba Inspirasi
Kemiri dan Vanili NTB Tembus Pasar Global, Hilirisasi Diperkuat
Bandara Lombok Terima 66 Penerbangan Tambahan Jelang MotoGP 2026
Pembayaran Utang Whoosh Jadi Bahasan Luhut Saat Bertemu Pejabat China
OJK Terbitkan Dua Izin Usaha Gadai Baru di NTB, Industri Pergadaian Masuk Babak Konsolidasi
Tabungan Nasabah di NTB Tumbuh 8,9 Persen, Simpanan Rp100 Juta-Rp200 Juta Tertinggi
Pergub Tarif Hotel MotoGP Dicabut, Harga Kamar di NTB Kembali Ikuti Mekanisme Pasar

Berita Terkait

Minggu, 11 Oktober 2026 - 20:40 WIB

Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157 Ribu, Erick Thohir Bidik Perputaran Uang Rp5 Triliun

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:27 WIB

Dari Paddock MotoGP, Generasi Muda NTB Menimba Inspirasi

Kamis, 24 September 2026 - 17:05 WIB

Kemiri dan Vanili NTB Tembus Pasar Global, Hilirisasi Diperkuat

Minggu, 20 September 2026 - 13:03 WIB

Bandara Lombok Terima 66 Penerbangan Tambahan Jelang MotoGP 2026

Sabtu, 19 September 2026 - 14:50 WIB

Pembayaran Utang Whoosh Jadi Bahasan Luhut Saat Bertemu Pejabat China

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB