LOMBOKEDITOR.COM- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) menindak tegas kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim. Pada Kamis (7/11/2025), Kejari resmi menetapkan empat orang tersangka, termasuk pejabat teras dinas dan pihak swasta.
Pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2022 dengan total nilai Rp32.438.460.000 tersebut diduga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.273.011.077 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sebelas ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lotim, Ugik Ramantiyo, S.H., dalam konferensi pers menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan intensif selama enam bulan. Penyelidikan ini didukung oleh keterangan 60 saksi, dua orang ahli, serta berbagai bukti surat dan dokumen pendukung.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka tertanggal 7 November 2025, dan langsung ditahan di Rutan Selong selama 20 hari ke depan, yaitu AS selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur tahun 2020–2022, A selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan peralatan TIK, S selaku wiraswasta sekaligus Direktur CV. Cerdas Mandiri, dan MJ selaku wiraswasta sekaligus marketing PT. JP Press.
Menurut Ugik, penahanan dilakukan untuk mencegah para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Ia menjelaskan, para tersangka bekerja secara bersama-sama dan telah melanggar hukum sejak awal proses pengadaan.
“Para tersangka secara bersama-sama sejak awal telah melakukan pengaturan terhadap pemenang penyedia pengadaan peralatan TIK yang akan ditunjuk melalui katalog elektronik,” ungkapnya.
Adapun peran masing-masing tersangka, AS (Sekdis) sebelum pengadaan dimulai telah berkomunikasi dan bersepakat dengan tersangka S dan MJ mengenai perusahaan yang akan digunakan. Ia menyerahkan tautan (link) perusahaan yang sudah ditentukan kepada PPK. A (PPK) bertugas memilih atau meng-klik perusahaan-perusahaan yang sudah diarahkan oleh AS melalui tautan tersebut. Sedangkan S dan MJ (swasta) diduga menerima sejumlah uang sebagai imbalan atau fee atas pengkondisian dan penunjukan perusahaan mereka sebagai penyedia barang melalui aplikasi katalog elektronik.
Pengadaan ini mencakup 4.320 unit peralatan TIK dari tiga merek, yaitu Axioo, Advan, dan Acer, yang disalurkan ke 282 Sekolah Dasar di 21 kecamatan se-Lombok Timur. Praktik tersebut secara jelas melanggar prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Ancaman pidana yang menanti mereka adalah penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar,” jelas Ugik.
Ia menegaskan, penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. “Masih bisa berkembang, mohon ditunggu. Tim penyidik tetap bekerja,” pungkasnya.***
–











































