Kejati NTB menyatakan belum menemukan mens rea atau niat jahat Ali Bin Dachlan alias Ali BD terkait kerugian negara Rp6,7 miliar dalam perkara korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP Samota. Jaksa masih menunggu putusan banding sebelum menentukan langkah pengembangan perkara.
LOMBOKEDITOR.COM — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) menyatakan belum menemukan mens rea atau unsur kesengajaan pidana dari Ali Bin Dachlan alias Ali BD dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan Sirkuit MXGP Samota di Kabupaten Sumbawa.
Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Zulkifli Said mengatakan, berdasarkan rangkaian fakta yang muncul dalam persidangan, Ali BD yang merupakan pihak penjual lahan dinilai bersikap pasif.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mens rea-nya belum ada ditemukan. Karena melihat dari rangkaian di persidangan, Ali BD ini pasif,” kata Zulkifli Said di Mataram, Jumat (2/10/2026).
Ali BD diketahui menjual lahan seluas sekitar 70 hektare kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk kebutuhan pembangunan sirkuit balap di kawasan Samota.
Menurut Zulkifli, melihat posisi dan peran Ali BD dalam proses pengadaan lahan tersebut, keterlibatannya dinilai belum menunjukkan peran yang signifikan dalam perbuatan pidana.
“Jadi, sulit kita kembangkan ke arah itu (perbuatan pidana Ali BD),” ujarnya.
Meski demikian, Zulkifli menegaskan pihaknya belum ingin mengambil kesimpulan lebih jauh. Kejati NTB masih menunggu proses hukum lanjutan atas perkara tersebut sebelum menentukan langkah pengembangan penyidikan.
“Kita tunggu saja putusan bandingnya, nanti baru kita lihat,” ucapnya.
Nama Ali BD sebelumnya muncul dalam pertimbangan majelis hakim pada sidang putusan perkara korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP Samota yang melibatkan tiga terdakwa, yakni Subhan, Muhammad Jan dan Pung Saifullah Zulkarnain, pada Rabu (19/8/2026).
Hakim Adhoc Fadhli Hanra dalam pertimbangan putusan menyebut nama Ali BD dan meminta jaksa penuntut umum mendalami fakta hukum yang terungkap selama persidangan.
Ali BD yang pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Timur disebut dalam pertimbangan putusan sebagai pihak yang turut serta dan disebut menerima manfaat dari perbuatan terdakwa Subhan yang berkaitan dengan munculnya kerugian keuangan negara sekitar Rp6,7 miliar dari pembelian lahan oleh Pemkab Sumbawa pada 2022.
Selain Ali BD, majelis hakim juga meminta pendalaman terhadap peran Deni Arifudin yang menjalankan tugas terkait data yuridis dan daftar nominatif sekaligus merangkap sebagai ketua Satuan Tugas B dalam proses identifikasi dan inventarisasi lahan.
Penunjukan Arifudin sebagai Kepala Satuan Tugas B oleh Subhan selaku Kepala BPN Sumbawa juga disebut dalam pertimbangan hakim sebagai tindakan yang dinilai memiliki persoalan prosedural.
Nama lain yang turut diminta untuk didalami adalah M. Jalaludin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki peran dalam pengendalian kontrak pengadaan lahan.
Kejati NTB kini masih menunggu hasil upaya hukum lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya terkait fakta-fakta yang muncul dalam perkara tersebut.***











































