LOMBOKEDITOR COM |Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, terus mendalami aspek denda keterlambatan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) periode 2019-2023.
“Kami dalami lagi soal denda keterlambatan (bayar pajak),” ujar Kepala Kejari Lombok Tengah, Nurintan MNO Sirait, di Praya, Sabtu (8/2/2025).
Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menggali informasi terkait keterlambatan pembayaran pajak tersebut. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan terhadap Dinas Perhubungan guna menelusuri rekonsiliasi titik penerangan jalan di wilayah Lombok Tengah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pengelolaan penerangan jalan umum termasuk salah satu komponen dalam pengelolaan pajak penerangan jalan,” tambahnya.
Untuk memastikan indikasi kerugian negara, Kejari Lombok Tengah juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum mengajukan permohonan audit.
“Jadi, sebelum layangkan permohonan audit, kami koordinasi dengan BPKP,” ujarnya.
Dalam tahap penyidikan ini, Nurintan menegaskan bahwa belum ada tersangka yang terungkap dalam kasus tersebut.***











































