Oleh: Lalu Abdul Wahid
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Aparatur, Politik, Hukum
Gili Tramena, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air—berada dalam situasi yang seharusnya tidak terjadi pada destinasi wisata bahari kelas dunia: kebutuhan air bersih bertemu dengan persoalan teknologi, perizinan, lingkungan, dan pengawasan yang belum kunjung menemukan titik penyelesaian. Padahal teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) bukan teknologi eksperimental. Di berbagai negara kepulauan dan kawasan wisata berbasis terumbu karang, desalinasi telah digunakan sebagai bagian dari sistem ketahanan air. Maladewa bahkan telah menggunakan desalinasi untuk sektor pariwisata sejak dekade 1970-an, dan teknologi RO kini digunakan luas di resort, pulau berpenghuni, maupun fasilitas publik. Dokumen pemerintah Maladewa sendiri mengakui bahwa RO merupakan teknologi penting bagi penyediaan air bersih di negara kepulauan tersebut, meskipun biaya energi dan pengelolaan brine tetap menjadi tantangan.
Secara teknologi, SWRO bekerja dengan memanfaatkan tekanan tinggi untuk memaksa air laut melewati membran semipermeabel. Garam dan sebagian besar zat terlarut tertahan, sedangkan air hasil pemisahan kemudian menjalani post-treatment sebelum masuk ke sistem distribusi. Namun SWRO bukan sekadar mesin penyaring. Sistem yang benar membutuhkan intake, pre-treatment, pompa bertekanan tinggi, membran RO, post-treatment, sistem energi, penyimpanan, distribusi, serta pengelolaan konsentrat garam atau brine. Karena itu, keberhasilan proyek harus dinilai sebagai satu kesatuan sistem—bukan hanya dari kemampuan mesin menghasilkan air tawar.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Maladewa memberikan pelajaran yang sangat relevan bagi Gili Tramena karena sama-sama memiliki pulau-pulau kecil dengan keterbatasan sumber air tawar dan ketergantungan besar pada pariwisata. Pemerintah Maladewa secara resmi menyebut RO sebagai teknologi yang banyak digunakan untuk menyediakan air bersih bagi resort wisata, kawasan industri, dan pulau berpenghuni. Bahkan regulasi sektor pariwisatanya mengharuskan resort menyediakan fasilitas desalinasi untuk kebutuhan air bersih. Namun pemerintah Maladewa juga mengingatkan bahwa pengambilan air laut dan pembuangan brine harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak menyebabkan degradasi lingkungan laut. Ini penting: desalinasi bukan diberi cek kosong untuk beroperasi di kawasan sensitif; desain teknis dan dampak ekologis tetap menjadi bagian dari kewajiban pengelolaan.
Pengalaman Maladewa juga menunjukkan bahwa teknologi dapat dikombinasikan dengan efisiensi energi dan pendekatan keberlanjutan. Sejumlah resort menggunakan RO untuk memproduksi air secara mandiri, sementara sebagian fasilitas mengintegrasikan energi surya, efisiensi pompa, pengolahan air limbah, penggunaan kembali air, dan pengurangan konsumsi air. Cinnamon Hotels & Resorts, misalnya, menjelaskan penggunaan RO di berbagai resortnya serta investasi pada pompa efisiensi tinggi dan sistem filtrasi untuk mengurangi beban energi dan persoalan lingkungan. Pemerintah Maladewa juga mencatat penggunaan energi surya dan pendekatan inovatif lainnya untuk meningkatkan ketahanan air.
Yang menarik, Maladewa juga memperlihatkan bahwa lokasi dan desain intake sangat penting. Tidak semua instalasi menggunakan konfigurasi yang sama. Dokumen lingkungan untuk fasilitas tertentu menunjukkan penggunaan borewell atau sumur, sementara fasilitas lain menggunakan intake laut dengan pre-treatment. Artinya, pendekatan “satu desain untuk semua pulau” tidak tepat. Pilihan antara beach well, borewell, open intake, atau sistem lainnya harus ditentukan berdasarkan geologi pulau, karakteristik pantai, kualitas air baku, kedalaman, arus, kondisi terumbu, kebutuhan kapasitas, dan risiko ekologis. Bahkan pemerintah Maladewa telah mengembangkan proyek RO dengan borewell yang disertai dokumen Environmental and Social Impact Assessment.
Inilah salah satu pelajaran yang sangat relevan bagi Gili Tramena. Jika kondisi geologi dan hidrogeologi memungkinkan, sumur pantai atau beach well dapat menjadi salah satu opsi untuk mengurangi kontak langsung konstruksi dengan ekosistem terumbu di perairan dangkal. Air laut terlebih dahulu melewati material pantai sehingga sebagian padatan tersuspensi tersaring secara alami. Tetapi metode ini tidak boleh dipromosikan sebagai solusi ajaib. Kelayakannya harus dibuktikan melalui studi hidrogeologi, uji kualitas air, analisis intrusi air asin, kapasitas akuifer, dan kajian dampak terhadap keseimbangan air tanah pulau. Dengan kata lain, yang harus ditiru dari Maladewa bukan sekadar “pakai beach well”, melainkan pemilihan teknologi berdasarkan karakter ekologis dan fisik masing-masing pulau.
Persoalan brine juga tidak boleh dianggap sebagai urusan sekunder. Air hasil SWRO memang menjadi lebih tawar, tetapi proses tersebut menghasilkan aliran konsentrat dengan salinitas lebih tinggi daripada air laut di sekitarnya. Jika dibuang secara buruk di perairan dangkal dengan sirkulasi rendah, perubahan salinitas lokal berpotensi memberikan tekanan terhadap organisme laut. Karena itu, desain outfall, kedalaman, kecepatan arus, pola dispersi, jarak dari terumbu, serta penggunaan diffuser harus diperhitungkan melalui pemodelan hidrodinamika dan pemantauan lapangan. Prinsipnya sederhana: jangan hanya menghitung air yang keluar dari pipa produksi; hitung pula apa yang keluar dari pipa pembuangan dan ke mana dampaknya bergerak.
Australia memberikan pelajaran berbeda. Great Barrier Reef menunjukkan bahwa perlindungan ekosistem tidak cukup mengandalkan dokumen awal, tetapi membutuhkan monitoring jangka panjang dan berbasis data. Great Barrier Reef Marine Park Authority menjalankan Marine Monitoring Program sejak 2005 untuk memantau kualitas air, kondisi karang, dan padang lamun secara rutin. Program tersebut melibatkan lembaga pemerintah, Australian Institute of Marine Science, universitas, peneliti, Traditional Owners, serta mitra lainnya. Dengan demikian, pengawasan lingkungan tidak diletakkan hanya pada laporan perusahaan, tetapi dibangun sebagai sistem pengawasan ilmiah yang berlangsung terus-menerus.
Bahkan pada sektor pariwisata, Australia mengembangkan Tourism Reef Protection Initiative dengan survei frekuensi tinggi pada lokasi-lokasi wisata bernilai tinggi. Pada Maret–Mei 2026 saja tercatat 512 survei mingguan pariwisata, 778 survei kesehatan dan dampak terumbu, serta ratusan survei organisme dan tindakan konservasi. Sistem tersebut menghasilkan gambaran kondisi terumbu yang dapat digunakan pengelola kawasan untuk mengambil tindakan lebih cepat. Pelajaran terbesarnya bagi Gili bukan bahwa Australia memiliki teknologi yang lebih hebat, tetapi bahwa data lingkungan dikumpulkan sebelum masalah menjadi krisis dan digunakan sebagai dasar keputusan pengelolaan.
Bandingkan dengan apa yang terjadi di Gili Trawangan. Pada 2024, KKP melakukan peninjauan terhadap kegiatan pengeboran fasilitas SWRO PT Tiara Cipta Nirwana setelah muncul indikasi pencemaran akibat aktivitas pengeboran pipa. KKP menyatakan bahwa kegiatan tersebut perlu dihentikan sementara karena material hasil pengeboran berpotensi memperluas kerusakan pada terumbu karang dan habitat laut. Pemeriksaan lapangan BKKPN sebelumnya juga dilakukan untuk mengukur dampak kegiatan tersebut. Ini merupakan fakta penting: persoalan yang muncul bukan sekadar perdebatan administratif, tetapi sudah menyentuh interaksi langsung antara konstruksi infrastruktur air dan ekosistem kawasan konservasi.
Lebih serius lagi, pada September 2024 KKP mencabut izin lokasi perairan PT TCN setelah hasil pengendalian KKPRL menunjukkan perusahaan tidak taat terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. KKP juga menyebut hasil investigasi BKKPN menunjukkan indikasi kerusakan ekosistem terumbu karang yang tertutup material dari kegiatan pengeboran pipa SWRO, termasuk material bentonite dan fitrol. Dengan demikian, setidaknya terdapat catatan resmi pemerintah mengenai persoalan kepatuhan perizinan dan indikasi dampak ekologis.
Di titik inilah pertanyaan mengenai AMDAL dan pengawasan menjadi tidak terhindarkan. Kita tidak boleh secara serampangan menyimpulkan bahwa AMDAL PT TCN pasti cacat tanpa membuka dan mengaudit dokumennya. Tetapi fakta adanya penghentian kegiatan, persoalan perizinan, material pengeboran yang menutupi terumbu, serta kebutuhan evaluasi lanjutan cukup untuk mengajukan pertanyaan mendasar: apakah seluruh risiko konstruksi, intake, outfall, brine, sedimentasi, kualitas air laut, terumbu karang, dan dampak kumulatif telah dinilai secara memadai? Jika sudah, apakah seluruh RKL-RPL dijalankan dan diverifikasi secara independen? Jika belum, di mana letak celah pengawasannya?
Kelemahan terbesar bukan semata-mata terletak pada keberadaan atau ketiadaan sebuah dokumen AMDAL, tetapi pada kemungkinan kesenjangan antara dokumen, pelaksanaan, dan pengawasan. AMDAL yang baik harus menjadi instrumen pengendalian sepanjang umur proyek, bukan sekadar dokumen yang selesai ketika izin diperoleh. Harus ada baseline ekologis yang jelas, titik pemantauan yang terukur, indikator kualitas air, batas toleransi sedimentasi, mekanisme pelaporan, audit berkala, serta tindakan korektif apabila parameter lingkungan melewati ambang yang ditetapkan. Kasus Gili menunjukkan betapa pentingnya memastikan bahwa seluruh komitmen lingkungan benar-benar diterjemahkan ke lapangan.
Masalahnya kemudian menjadi semakin berat karena krisis air tidak berhenti ketika persoalan hukum dan lingkungan muncul. Masyarakat tetap membutuhkan air. Hotel tetap membutuhkan air. Restoran tetap membutuhkan air. Pekerja dan wisatawan tetap membutuhkan sanitasi. Karena itu, konflik Gili Tramena tidak boleh dibingkai secara dangkal sebagai “lingkungan versus air bersih”. Masyarakat membutuhkan keduanya. Laut yang sehat merupakan modal ekonomi pariwisata, sementara air bersih merupakan kebutuhan dasar. Jika penyelesaian hukum terlalu lama sementara alternatif air tidak disiapkan, maka masyarakatlah yang menanggung akibatnya.
BPKP NTB sendiri pada Mei 2026 melakukan pemeriksaan fasilitas SWRO Gili Trawangan dalam rangka evaluasi SPAM PDAM Amerta Dayan Gunung. Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk melihat kondisi fasilitas, proses operasional, efektivitas pengelolaan, serta tantangan dan potensi perbaikan guna mendukung keandalan pelayanan air minum. Fakta bahwa BPKP turun melakukan evaluasi menunjukkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi persoalan tata kelola pelayanan publik, bukan sekadar urusan teknis sebuah perusahaan.
Karena itu, Gili Tramena membutuhkan jalan keluar yang jauh lebih sistematis daripada sekadar menunggu persoalan hukum selesai. Pemerintah perlu membangun skema transisi air bersih yang legal dan terukur, sambil melakukan audit teknis-lingkungan secara independen terhadap sistem SWRO. Pilihan teknologi harus dibuka kembali: apakah sistem intake yang ada masih merupakan pilihan terbaik, apakah sebagian sistem dapat dimigrasikan ke beach well atau borewell jika studi hidrogeologi membuktikannya layak, bagaimana brine dibuang, apakah diffuser diperlukan, dan bagaimana seluruh sistem dapat dipantau secara real-time atau melalui sampling berkala. Semua pertanyaan tersebut harus dijawab dengan data, bukan asumsi.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan “SWRO atau tidak?” Pertanyaannya adalah “SWRO seperti apa yang layak bagi kawasan konservasi seperti Gili Tramena?” Dunia telah memberikan banyak contoh bahwa pulau kecil dapat menggunakan desalinasi tanpa harus mengorbankan laut tetapi keberhasilannya lahir dari desain yang tepat, pengawasan yang konsisten, transparansi data, efisiensi energi, pengelolaan brine, dan kepatuhan lingkungan. Maladewa menunjukkan bagaimana RO menjadi bagian penting dari ketahanan air pulau dan pariwisata. Australia menunjukkan pentingnya monitoring ekosistem yang berkelanjutan dan berbasis data. Gili Tramena seharusnya mengambil pelajaran tersebut, bukan mengulang kesalahan tata kelola yang sama.
Jangan biarkan masyarakat menjadi korban dari perselisihan yang tidak kunjung selesai. Jika proyek lama bermasalah, pemerintah harus menghadirkan solusi transisi. Jika teknologinya masih layak, perbaiki desain dan tata kelolanya. Jika metode intake harus diubah, kaji secara ilmiah. Jika outfall berisiko, desain ulang. Jika AMDAL atau RKL-RPL perlu diperbaiki, lakukan secara transparan. Dan jika ada pelanggaran hukum, proses sesuai ketentuan tanpa mengorbankan hak masyarakat atas air bersih. Sebab yang paling tidak adil adalah ketika birokrasi terus berdebat mengenai izin dan kewenangan, sementara masyarakat Gili Tramena menanggung mahalnya air, terganggunya kegiatan ekonomi, dan ketidakpastian pelayanan.
Gili Tramena tidak membutuhkan lebih banyak penundaan. Gili Tramena membutuhkan kepastian; kepastian air, kepastian hukum, kepastian lingkungan, dan kepastian bahwa teknologi modern benar-benar dikelola dengan standar tata kelola modern.***
Penulis : Dewangga Putra
Editor : Tim Redaksi











































