Dua Aktor Pengadaan Lahan MXGP Samota Jadi Tersangka, Kejati NTB Ungkap Peran Masing-Masing

Kamis, 8 Januari 2026 - 22:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas Kejati NTB mengawal dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP Samota usai pengumuman penetapan tersangka di Kantor Kejati NTB, Mataram.

Petugas Kejati NTB mengawal dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP Samota usai pengumuman penetapan tersangka di Kantor Kejati NTB, Mataram.

LOMBOKEDITOR.COM – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat kembali menegaskan komitmennya memberantas korupsi. Kali ini, dua pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan lahan Sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua tersangka adalah Subhan (SBHN), yang saat proyek berjalan menjabat Kepala BPN Sumbawa sekaligus ketua pelaksana pengadaan tanah, serta Muhammad Julkarnaen (MJ) dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bertugas sebagai tim penilai harga lahan.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, menjelaskan bahwa proses penetapan dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pembelian lahan seluas sekitar 70 hektare yang diperuntukkan bagi pembangunan sirkuit internasional tersebut.

Dalam praktiknya, proses penilaian harga dan tahapan pengadaan dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Lahan tersebut dibeli Pemerintah Kabupaten Sumbawa dari pihak penjual dengan nilai mencapai Rp52 miliar.

“Penyidik telah mengantongi bukti dan keterangan saksi yang mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan lahan,” ungkap Zulkifli Said.

Baca Juga :  Sidang Koko Erwin, Kesaksian Ais dan Anita Berbeda Soal Uang dan Narkotika

Lebih dari 40 saksi telah dimintai keterangan, termasuk pihak penjual lahan. Pemeriksaan juga melibatkan perhitungan kerugian negara oleh auditor pemerintah untuk memastikan nilai kerugian yang ditimbulkan.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan ketentuan pidana korupsi dalam KUHP baru, yakni Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kejati NTB menegaskan, pengembangan perkara masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.***

 

Berita Terkait

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram
Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri
Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan
Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram
Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara
Pasca Pembacokan Remaja di Jalan Udayana, Polda NTB Tingkatkan Patroli Kawasan Rawan
Polda NTB Bongkar Oplos Beras SPHP di Lombok Barat dan Lombok Tengah, Dua Pengusaha Jadi Tersangka
Tiga Penambang Tewas di Sumbawa, Polda NTB Selidiki Legalitas Tambang

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:14 WIB

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram

Kamis, 5 November 2026 - 19:05 WIB

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Senin, 2 November 2026 - 18:48 WIB

Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan

Senin, 2 November 2026 - 18:44 WIB

Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram

Senin, 2 November 2026 - 18:35 WIB

Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB