LOMBOKEDITOR.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mengapresiasi arah pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dinilai berada pada jalur yang tepat. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang, Jumat (20/11/2026).
Mengusung tema “Ekonomi Tumbuh, Sumbawa Barat Maju”, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, para bupati dan wali kota se-NTB, mitra pembangunan, tokoh adat, serta tokoh masyarakat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur menilai, selama 23 tahun perjalanan pembangunan, KSB telah mencatatkan sejumlah kemajuan di tengah tantangan struktural, terutama ketergantungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap sektor pertambangan.
“KSB bukan satu-satunya kabupaten yang berada di lingkar tambang. Namun, kabupaten lain yang juga berada di lingkar tambang ternyata tidak semuanya mengalami kemajuan seperti yang dicapai KSB,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari kesempurnaan hasil akhir, tetapi juga dari konsistensi menjaga arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.
Sejumlah indikator makro menunjukkan perkembangan positif. Pada 2026, angka kemiskinan KSB tercatat sebesar 10,55 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi NTB yang mencapai 11,17 persen.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KSB mencapai 77,28. Capaian tersebut menempatkan KSB pada posisi ketiga tertinggi di NTB setelah Kota Mataram dan Kota Bima, serta berada di atas IPM provinsi sebesar 74,17.
Gubernur juga memberikan perhatian terhadap implementasi program Kartu Sumbawa Barat Maju. Hingga November 2026, program tersebut telah menjangkau 39.173 kepala keluarga atau sekitar 72 persen dari total KK di KSB, dengan jumlah penerima layanan mencapai 73.046 jiwa.
Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan
Di balik capaian indikator pembangunan tersebut, Gubernur mengingatkan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak berarti persoalan kesejahteraan masyarakat telah sepenuhnya selesai.
Ia menyoroti keberadaan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sangat rentan, terutama lanjut usia yang sakit-sakitan, tidak memiliki penghasilan tetap, tinggal di rumah tidak layak huni, serta hidup sendiri tanpa dukungan keluarga.
Kondisi tersebut disebutnya sebagai fenomena “miskin sempurna”, yakni kelompok masyarakat yang sudah tidak memungkinkan lagi diberdayakan secara ekonomi sehingga membutuhkan perlindungan sosial secara berkelanjutan.
“Karena itu, mari kita sama-sama kembali kepada nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial. Apa yang dirasakan sakit oleh satu masyarakat kita, itu adalah sakit buat kita semua,” pesannya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov NTB mendorong sinkronisasi program Desa Berdaya dengan Kartu Sumbawa Barat Maju agar intervensi pengentasan kemiskinan berjalan saling melengkapi dan tepat sasaran.
Pada 2026, program Desa Berdaya mulai menyasar 10 desa dan dua kelurahan di KSB. Melalui program ini, keluarga sasaran mendapatkan stimulus aset usaha produktif maksimal Rp7 juta per kepala keluarga.
Sinergi kedua program tersebut diharapkan mampu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memastikan kelompok rentan tetap memperoleh perlindungan sosial.
KSB Catat Pengangguran 3,84 Persen
Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, dalam laporannya menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah. Selain IPM sebesar 77,28 dan angka kemiskinan 10,55 persen, tingkat pengangguran terbuka di KSB berhasil ditekan menjadi 3,84 persen.
Angka harapan hidup tercatat 73,69 tahun, sedangkan harapan lama sekolah mencapai 13,85 tahun. Kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan sebesar 0,4 persen hingga tidak ada lagi desa di KSB yang berstatus kantong kemiskinan ekstrem.
Untuk menjaga keberlanjutan program Kartu Sumbawa Barat Maju, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp82,28 miliar pada 2026.
Bupati berharap dukungan DPRD agar landasan hukum program tersebut dapat ditingkatkan dari Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Selain itu, berbagai intervensi sosial dan pembangunan turut diperkuat melalui alokasi Rp5 miliar untuk bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa, layanan jemput bola Tim Reaksi Cepat (TRC) Ambulans, serta santunan Rp500 ribu per bulan bagi anak yatim piatu.
Di sektor pertanian, Pemkab KSB juga mengembangkan sertifikasi benih padi unggul lokal bernama BARIRI. Sementara dalam tata kelola pemerintahan desa, KSB menghadirkan inovasi pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan kepala desa yang disebut sebagai pertama di NTB.
Fahri Hamzah Sebut KSB Layak Jadi Mercusuar Nasional
Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, turut mengapresiasi kesinambungan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, daerah yang merupakan tanah kelahirannya.
Ia menilai penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data melalui program Kartu Sumbawa Barat Maju dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
“KSB ini bisa menjadi mercusuar nasional. Kabupaten-kabupaten lain di Indonesia seharusnya bisa belajar bagaimana pemerintah daerah mengurus rakyatnya. Datanya baik, masyarakatnya terdeteksi, apalagi dengan fasilitas yang begitu banyak,” ungkap Fahri.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB juga mengumumkan penunjukan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai tuan rumah puncak peringatan HUT ke-68 Provinsi NTB yang akan digelar pada 17 Desember 2026.
Penunjukan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Provinsi NTB sekaligus momentum memperkuat kolaborasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB.***











































