LOMBOKEDITOR.COM – Akademisi hukum pidana Universitas Mataram (Unram), Syamsul Hidayat, meminta aparat penegak hukum (APH) mendalami fakta persidangan yang mengungkap dugaan adanya pemberian uang dari Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), kepada sejumlah perwira Polri yang bertugas di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut Syamsul, pendalaman diperlukan untuk memastikan tujuan pemberian uang tersebut, termasuk kemungkinan adanya kaitan dengan perkara hukum yang sedang menjerat LAZ.
Ia mengatakan, tujuan penyerahan uang harus terlebih dahulu diperjelas sebelum menentukan apakah perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika pemberian uang berkaitan dengan transaksi keperdataan, seperti jual beli tanah atau kendaraan, maka hal tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Namun, apabila pemberian uang dimaksudkan untuk memengaruhi penanganan suatu perkara agar tidak diproses, perbuatan tersebut berpotensi mengarah pada tindak pidana suap atau gratifikasi. Bahkan, menurut Syamsul, kemungkinan unsur pemerasan juga perlu ditelusuri.
Syamsul menjelaskan, tindak pidana suap dan gratifikasi berkaitan dengan upaya memengaruhi seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan jabatannya.
Karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan apakah pemberian uang kepada sejumlah perwira Polri tersebut memiliki hubungan dengan perkara yang menjerat LAZ atau merupakan perkara tersendiri.
Apabila tidak berkaitan dengan perkara LAZ, dugaan tindak pidana yang melibatkan perwira kepolisian tersebut dapat ditangani secara terpisah oleh kepolisian maupun kejaksaan.
Syamsul juga menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sejumlah ketentuan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Jika pengembangan perkara tersebut tidak memenuhi kewenangan KPK, penanganannya dapat dikoordinasikan dengan kejaksaan atau kepolisian melalui fungsi koordinasi dan supervisi.
Menurutnya, koordinasi dapat dilakukan antara KPK dan Mabes Polri untuk kemudian diteruskan kepada jajaran kepolisian di daerah, termasuk Polda NTB.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya belum dapat menindaklanjuti fakta persidangan tersebut sebelum adanya hasil akhir persidangan.
Syamsul menilai langkah tersebut dapat dipahami karena fakta-fakta yang tercantum dalam pertimbangan putusan pengadilan dapat menjadi bahan dalam proses pembuktian dan penyidikan lebih lanjut.
Terungkap dalam Persidangan
Dugaan aliran uang kepada sejumlah perwira Polri tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara penyuapan Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini, dengan terdakwa Direktur Utama PT Mechonel Sistim Instrument (MSI), Alvonsus Gani.
Persidangan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (4/11/2026), dengan agenda pemeriksaan saksi.
Dalam persidangan tersebut, sejumlah nama perwira Polri yang bertugas di NTB disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Direktur Operasional PT AMGM, Dadi Rahman.
Keterangan tersebut turut diperkuat dengan adanya salinan percakapan antara Dadi Rahman dan LAZ yang dilampirkan sebagai bukti persidangan.
Dalam BAP, Dadi mengakui adanya perintah dari LAZ untuk mengantarkan uang secara langsung kepada sejumlah pejabat kepolisian.
Penyerahan uang tersebut disebut berlangsung sejak LAZ masih menjabat sebagai Direktur Utama PT AMGM hingga masa transisi menjadi Bupati Lombok Barat, dalam rentang waktu 2024–2025.
Fakta persidangan tersebut menjadi bagian dari materi yang perlu didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum untuk memastikan tujuan pemberian uang serta kemungkinan unsur pidana yang terkandung di dalamnya***
Sumber Berita: ANTARA











































