Dugaan Korupsi Desa Kerumut Lotim Naik ke Penyidikan, Polisi Periksa 40 Saksi

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOKEDITOR.COM– Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), meningkatkan penanganan laporan dugaan korupsi di Pemerintah Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, ke tahap penyidikan.

Dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Namun, nilai kerugian itu masih perlu dipastikan melalui proses penyidikan dan penghitungan oleh pihak berwenang.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat Desa Kerumut. Sejumlah program yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut meliputi dugaan pekerjaan pengaspalan jalan desa yang tidak terlaksana, pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program ketahanan pangan.

Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, AKP Arie Kusnandar, membenarkan bahwa laporan dugaan korupsi di Desa Kerumut telah memasuki tahap penyidikan, Senin (26/10/2026).

Menurut Arie, penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi untuk mendalami perkara tersebut.

“Untuk sementara, sekitar 40 orang saksi sudah kami periksa. Nantinya, akan ada penambahan saksi apabila masih dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan,” ujarnya.

Selain memeriksa saksi, penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sebanyak 95 dokumen telah diamankan sebagai bagian dari proses pengumpulan alat bukti.

Baca Juga :  Kejari Mataram Tetapkan Makelar Tanah sebagai Tersangka Baru Kasus Korupsi BPN Lombok Barat

Penyidikan selanjutnya difokuskan pada pendalaman keterangan para saksi, pemeriksaan dokumen, serta pengumpulan bukti lain yang diperlukan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran desa.

Pihak kepolisian menyatakan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai dengan hasil penyidikan.

Dugaan penyimpangan tersebut masih dalam proses hukum. Penetapan adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait harus didasarkan pada bukti serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.***

Berita Terkait

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram
Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri
Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan
Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram
Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara
Pasca Pembacokan Remaja di Jalan Udayana, Polda NTB Tingkatkan Patroli Kawasan Rawan
Polda NTB Bongkar Oplos Beras SPHP di Lombok Barat dan Lombok Tengah, Dua Pengusaha Jadi Tersangka
Tiga Penambang Tewas di Sumbawa, Polda NTB Selidiki Legalitas Tambang

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:14 WIB

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram

Kamis, 5 November 2026 - 19:05 WIB

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Senin, 2 November 2026 - 18:48 WIB

Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan

Senin, 2 November 2026 - 18:44 WIB

Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram

Senin, 2 November 2026 - 18:35 WIB

Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB