Komisi III DPR Tekankan Pemulihan Aset dalam Penegakan Hukum di NTB

Jumat, 16 Oktober 2026 - 19:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo saat kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Selasa (13/10/2026). FOTO/ dpr.go.id

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo saat kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Selasa (13/10/2026). FOTO/ dpr.go.id

LOMBOKEDITOR.COM– Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau orang yang diproses secara hukum. Pengembalian kerugian negara melalui pemulihan aset (asset recovery) juga harus menjadi prioritas.

Penegasan tersebut disampaikan Rudianto saat kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, penanganan tindak pidana yang merugikan keuangan negara harus memberikan hasil nyata bagi negara dan masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan proses hukum tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, tetapi juga diarahkan pada upaya mengembalikan aset atau kerugian negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Yang paling utama adalah bagaimana pemulihan kerugian negara bisa masuk kembali ke kas negara. Itu jauh lebih penting daripada menghukum seseorang, tetapi tidak ada pengembalian kerugian negara,” ujar Rudianto.

Baca Juga :  Polda NTB Naikkan Dugaan Korupsi Dana PT Energi Selaparang ke Penyidikan

Ia mengingatkan, penanganan perkara tindak pidana khusus harus mengutamakan kualitas dan manfaat, bukan sekadar mengejar jumlah kasus atau menargetkan pihak tertentu.

“Hukum tidak boleh berbasis target atau kuantitas, melainkan kualitas. Jangan asal ada aduan lalu ditindaklanjuti tanpa menghasilkan manfaat nyata bagi keuangan negara,” tegasnya.

Selain membahas kualitas penegakan hukum, Komisi III DPR RI juga menghimpun masukan dari aparat penegak hukum terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Masukan tersebut mencakup jenis tindak pidana yang dapat dimasukkan dalam cakupan aturan serta mekanisme perampasan aset, termasuk kaitannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Rudianto mengatakan, pendapat tertulis dari kepolisian dan kejaksaan diperlukan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan aturan tersebut.

Baca Juga :  Polda NTB Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara Kasus PT Energi Selaparang

“Kami meminta pendapat tertulis dari rekan-rekan aparat penegak hukum mengenai jenis tindak pidana apa saja yang sebaiknya dimasukkan dalam cakupan perampasan aset serta bagaimana mekanismenya. Ini kami tanyakan kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif,” jelasnya.

Ia berharap penegakan hukum di NTB semakin mengedepankan profesionalisme, kepastian hukum, dan pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya menghasilkan sanksi bagi pelaku yang terbukti bersalah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.***

 

Berita Terkait

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram
Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri
Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan
Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram
Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara
Pasca Pembacokan Remaja di Jalan Udayana, Polda NTB Tingkatkan Patroli Kawasan Rawan
Polda NTB Bongkar Oplos Beras SPHP di Lombok Barat dan Lombok Tengah, Dua Pengusaha Jadi Tersangka
Tiga Penambang Tewas di Sumbawa, Polda NTB Selidiki Legalitas Tambang

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:14 WIB

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram

Kamis, 5 November 2026 - 19:05 WIB

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Senin, 2 November 2026 - 18:48 WIB

Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan

Senin, 2 November 2026 - 18:44 WIB

Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram

Senin, 2 November 2026 - 18:35 WIB

Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB