LOMBOKEDITOR.COM – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menghitung potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran PT Energi Selaparang, perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, untuk periode 2019–2024. Penghitungan tersebut dilakukan melalui ekspose bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Muhaemin, mengatakan proses ekspose bersama BPK masih berlangsung pada Jumat (16/10/2026).
“Masih ekspose sama BPK,” kata Muhaemin.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam penyidikan perkara ini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran perusahaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, termasuk dari internal perusahaan.
“Dari pihak PT ada. Intinya yang berkaitan lah,” ujarnya.
PT Energi Selaparang diketahui menerima anggaran miliaran rupiah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2019–2024.
Perusahaan tersebut menjalankan sejumlah lini usaha, salah satunya produksi air minum dalam kemasan (AMDK) bermerek Asel. Namun, usaha AMDK itu sempat berhenti beroperasi.
Pada 2025, Pemkab Lombok Timur kembali mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar untuk menghidupkan kembali usaha AMDK Asel.
Sebelumnya, Polda NTB telah meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengelolaan anggaran PT Energi Selaparang ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi tindak pidana.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Ade Zamrah, mengatakan penyidik akan mendalami perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak-pihak terkait dan menelusuri dokumen keuangan perusahaan.
Penyidik juga mendalami penggunaan penyertaan modal maupun anggaran yang bersumber dari APBD, serta berbagai kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Penghitungan bersama BPK menjadi bagian penting dalam proses penanganan kasus ini untuk mengetahui potensi kerugian keuangan negara. Namun, besaran kerugian negara belum diumumkan dan penyidikan masih berlangsung.
Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena anggaran yang dikelola PT Energi Selaparang berasal dari keuangan daerah. Transparansi penggunaan anggaran dan hasil penyidikan diharapkan dapat menjelaskan pengelolaan dana perusahaan selama periode yang sedang diperiksa.***











































