Polda NTB meningkatkan penanganan dugaan korupsi dana penyertaan modal PT Energi Selaparang, BUMD Kabupaten Lombok Timur, dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Penyidik kini memeriksa sejumlah saksi dan mendalami penggunaan dana, termasuk tambahan penyertaan modal Rp5 miliar pada 2025.
LOMBOKEDITOR.COM— Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan penanganan dugaan korupsi dana penyertaan modal pada PT Energi Selaparang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lombok Timur, dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan dugaan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Subdirektorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB AKBP Muhaemin mengatakan, proses penyidikan kini mulai berjalan.
“PMH-nya ada dan sudah kita tingkatkan ke tahap sidik,” kata Muhaemin di Mataram, Jumat (18/9/2026).
Muhaemin menjelaskan, penyidik saat ini masih mendalami rangkaian dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana penyertaan modal tersebut.
Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, baik dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur maupun jajaran manajemen PT Energi Selaparang.
Penyidik juga mendalami sejumlah bidang usaha yang dijalankan perusahaan daerah tersebut untuk mengetahui lebih jauh penggunaan dan pengelolaan dana yang menjadi objek penyidikan.
“Ya, kami sedang mendalami kasus itu dan intinya sudah ada yang diperiksa,” ujarnya.
Proses penyidikan masih berlangsung. Polda NTB belum menyampaikan secara rinci pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun nilai kerugian negara dalam perkara tersebut.
PT Energi Selaparang Berdiri dengan Modal Rp11 Miliar
PT Energi Selaparang merupakan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang PT Energi Selaparang.
Saat didirikan, perusahaan tersebut memiliki modal sebesar Rp11 miliar. Bidang usaha yang dijalankan meliputi pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa.
Pembentukan perusahaan daerah itu antara lain ditujukan untuk menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.
Dalam perkembangannya, PT Energi Selaparang menjalankan sejumlah lini usaha, salah satunya produksi air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Asel atau Air Selaparang.
Selain itu, perusahaan juga mengelola penyediaan bahan bakar minyak bagi nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di Tanjung Luar serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuhan Haji.
Dua lini usaha tersebut disebut sempat tidak beroperasi selama sekitar tiga tahun dan mengalami kondisi keuangan yang kurang baik.
Pada 2025, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT Energi Selaparang sebesar Rp5 miliar.
Dana tambahan modal tersebut kini menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam perkara dugaan korupsi PT Energi Selaparang.
Polda NTB masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pendalaman terhadap penggunaan dana serta rangkaian pengelolaan usaha perusahaan daerah tersebut.
Penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan, penggunaan dana penyertaan modal, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































