Sebut Kenaikan BTT Tanpa Ada Penjelasan, 4 Anggota PDI Perjuangan Ajukan Minderheidsnota

Selasa, 15 September 2026 - 15:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

LOMBOKEDITOR.COM – Sebanyak empat anggota DPRD Provinsi NTB dari PDI Perjuangan mengajukan minderheidsnota atau nota keberatan dalam sidang paripurna DPRD NTB yang mengagendakan Nota Keuangan Gubernur dan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2026, Selasa 15 September 2026.

Nota keberatan diajukan, lantaran ditemukannya bukti pengelolaan APBD yang bersumber dari keringat rakyat masyarakat, justru tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun pelaksanaanya diduga adanya deal-deal politik kepentingan semata antara Gubernur dan Ketua DPRD NTB.

Anggota PDI Perjuangan yang menjadi juru bicara Fraksi Persatuan Perjungan Restorasi (F-PPR) DPRD NTB Abdul Rahim atau Bram, menegaskan bahwa pengajuan minderheidsnota tersebut merupakan catatan yang diajukan bersamaan dengan pandangan fraksi PPR.

Di mana, meski secara umum fraksi PPR yang terdiri dari tiga gabungan parpol. Yakni, Nasdem dan Perindo menyetujui pembahasan APBD Perubahan 2026 dilanjutkan.

Namun, untui empat anggota PDI Perjuangan, memilih menarik diri dan tidak akan ikut dalam pembahasan APBD Perubahan.

Baca Juga :  Ikrar di Hadapan Ribuan Jamaah, Ulama Sepuh NW TGH Muhsin Badri Nyatakan Dukungan untuk Rohmi-Firin

“Silahkan, dua parpol lain di Fraks PPR ikut pembahasan APBD Perubahan 2026. Tapi, empat anggota PDI Perjuangan, dipastikan tidak ikut pada tahap pembahasan selanjutnya,” tegas Bram saat menyampaikan pandangan fraksinya.

Menurutnya, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga enjadi bukti nyata bahwa ada yang salah dalam pengelolaan APBD di Provinsi NTB selama ini.

Sebab, pernyataan Gubernur yang menyebut bahwa ‘apa yang telah terjadi di masa lalu biarlah menjadi pelajaran. Dan, mulai hari ini, mari kita berkomitmen membangun birokrasi yang lebih baik dan lebih profesional’.

Justru, kata Bram, berbeda dengan pernyataan Ketua DPRD NTB yang menyebut optimisme bahwa kesalahan tidak boleh berulang kembali dan harus menjadi bagian dari perbaikan ke depan.

“Dua pernyataan yang berbeda ini, menunjukan jika dalam pengelolaan APBD NTB, kuat dugaan adanya deal-deal politik kepentingan semata dan bukan untuk kepentingan masyarakat NTB,” kata Bram.

Anggota Komisi IV DPRD NTB ini, mengatakan bahwa dari hasil penelusurannya dalam dokumen APBD NTB tahun anggaran 2025, termaktub adanya penggunaan dana belanja tak terduga (BTT)  yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 06 tahun 2025. Serta,  pergeseran anggaran senilai sekitar Rp 76 miliar.

Baca Juga :  Rannya Sayangkan Ada Relawan Catut Nama "HBK" Dukung Paslon di Pilbup Lombok Timur 2024

Hanya saja, penambahan dana BTT semestinya harus disertai penjelasan yang detail dan terperinci. Yakni, mengenai reiko yang diantisipasi, kebutuhan anggaran, mekanisme

Penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

“Ingat, BTT adalah dana tidak terduga, dan bukan dana tanpa pengawasan. Maka, jika belum ada penjelasan yang konkrit dan terperinci, tentu kami tidak akan bertanggung jawab jika ada penyalahgunaanya,” ujar Bram.

Dia memastikan sikap tidak ikut mengikuti pembahasan APBD Perubahan 2026 merupakan sikap resmi, lantaran ada sejumlah hal dasar yang sama.sekali tidak dijelaskan.

Padahal, publik perlu tahu akan kondisi keuangan daerah. Salah satunya, alokasi dana BTT.

“Memang fraksi kami gabungan. Tapi, empat anggota PDI Perjuangan sudah bulat tidak ikut sama sekali. Sementara, dua anggota dari fraksi PPR, yakni Nasdem dan Perindo, silahkan melanjutkan pembahasan APBD Perubahan 2025,” tandas Bram.***

 

Penulis : LE-04

Editor : Lombok Editor

Berita Terkait

Tiga Tahun Menuju Pilkada 2029, Mi6 Ingatkan Kandidat Jangan Terlambat Tanam Investasi Sosial
Dr Irpan Suriadiata gugat masa jabatan Ketua Umum Parpol ke MK  
Rocky Gerung Soroti Demokrasi dan Pemimpin Transaksional di Lombok
Lewat Mimbar 100 Hari Iqbal Dinda, KNPI NTB Soroti Lambannya Iqbal Dinda Merespon Suara Publik
Jaga Kondusifitas Jelang Pilkades PAW Jonggat, Panitia dan Calon Kades Komitmen Pelaksanaan Aman dan Tertib
SKUAD INDEMO Desak APH Usut Tuntas Teror di Kantor Tempo
AQUR Berpotensi Geser HARUM di Pilkada Mataram. Simak Prediksi Pengamat Politik Ini!
Sorakan Kemenangan Iron-Edwin di Kampanye Akbar Iqbal-Dinda, Baiq Isvie Serukan Dukungan

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 15:47 WIB

Sebut Kenaikan BTT Tanpa Ada Penjelasan, 4 Anggota PDI Perjuangan Ajukan Minderheidsnota

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:12 WIB

Tiga Tahun Menuju Pilkada 2029, Mi6 Ingatkan Kandidat Jangan Terlambat Tanam Investasi Sosial

Selasa, 9 Juni 2026 - 09:56 WIB

Dr Irpan Suriadiata gugat masa jabatan Ketua Umum Parpol ke MK  

Selasa, 22 Juli 2025 - 11:04 WIB

Rocky Gerung Soroti Demokrasi dan Pemimpin Transaksional di Lombok

Senin, 2 Juni 2025 - 14:44 WIB

Lewat Mimbar 100 Hari Iqbal Dinda, KNPI NTB Soroti Lambannya Iqbal Dinda Merespon Suara Publik

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Dua Bulan, Polda NTB Ungkap Tiga Kasus TPPO, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:17 WIB