LOMBOKEDITOR.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menetapkan seorang makelar tanah berinisial MA sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penjualan tanah pecatu milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kepala Kejari Mataram, I Gde Made Pasek Swardhyana, mengatakan MA diduga berperan sebagai perantara yang mengatur proses penjualan dan pengalihan tanah aset daerah di Desa Bagik Polak.
“Penyidik kembali menetapkan satu orang tersangka berinisial MA dengan peran sebagai makelar yang mengatur penjualan dan pengalihan tanah aset Pemkab Lombok Barat,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil penyidikan menunjukkan MA tidak bekerja sendirian. Ia diduga berkoordinasi dengan Kepala Desa Bagik Polak berinisial AAP, yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang mantan pejabat BPN, yakni BMF, mantan Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Lombok Barat.
Made Pasek memastikan berkas perkara AAP dan BMF telah rampung dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sementara itu, proses pemberkasan untuk tersangka MA masih berjalan dan akan segera menyusul.
Dalam perkara ini, Kejari Mataram telah mengantongi hasil audit kerugian negara dari BPKP NTB, dengan total kerugian mencapai Rp980 juta. Angka tersebut dihitung berdasarkan nilai jual tanah pecatu yang menjadi objek transaksi ilegal.
“Nilai kerugian Rp980 juta ini dilihat dari harga jual objek perkara,” jelasnya.
Jaksa juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk hasil penggeledahan di Kantor BPN Lombok Barat serta penyitaan tanah pecatu seluas 3.757 meter persegi.
“Tanah yang kami amankan akan kami pulihkan dan kembalikan ke pemerintah daerah,” tambah Made
Dalam perjalanan kasus ini, tersangka BMF sempat mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan dan penahanannya oleh kejaksaan. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Mataram setelah sidang berlangsung selama tujuh hari. Hakim menyatakan tindakan penyidik sudah sesuai prosedur hukum.
Kejaksaan memastikan proses penyidikan terus berjalan untuk menuntaskan seluruh pihak yang terlibat dalam penjualan aset negara tersebut.
Kasus korupsi tanah pecatu di Lombok Barat ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat desa, oknum BPN, serta pihak perantara yang diduga bekerja secara terstruktur untuk mengalihkan aset pemerintah secara ilegal.***
Sumber Berita: ANTARA











































