LOMBOKEDITOR.COM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat memanggil belasan vendor atau penyedia jasa swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang Motocross Grand Prix (MXGP) 2023 untuk mengklarifikasi dugaan korupsi terkait utang senilai Rp8 miliar.
Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Muh. Zulkifli Said di Mataram, Kamis, mengatakan pemanggilan ini dilakukan untuk memperjelas dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana sponsorship yang bersumber dari bank daerah milik pemerintah provinsi.
“Kami segera mengirimkan surat pemanggilan. Langkah ini untuk membuat terang peristiwa dugaan tindak pidana dalam kasus dana sponsorship tersebut,” ujar Zulkifli.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, hingga saat ini tim penyidik belum sepenuhnya menemukan keberadaan seluruh vendor yang mengalami kerugian akibat belum dilunasinya pembayaran kegiatan balap internasional yang digagas oleh mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah itu.
Zulkifli mengimbau seluruh pihak yang merasa dirugikan agar mendukung proses penyelidikan. “Kami membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi atau bukti terkait utang MXGP 2023 untuk memberikan keterangan,” katanya.
Salah satu vendor penyedia toilet portabel dan tribun penonton asal Semarang yang mengaku belum menerima pembayaran senilai Rp1,2 miliar menyambut baik langkah kejaksaan. Mereka menyatakan siap memenuhi panggilan resmi dari penyidik.
Dari sejumlah vendor yang dipanggil, baru satu pihak hotel yang telah hadir untuk memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, pihak hotel menyerahkan bukti surat garansi bank daerah senilai Rp669 juta sebagai jaminan pembayaran akomodasi pembalap, namun garansi tersebut tidak dapat dicairkan.
Selain para vendor, jaksa juga memeriksa saksi-saksi dari manajemen Bank NTB Syariah, penyelenggara kegiatan PT Samota Enduro Gemilang (SEG), dan event organizer PT Carsten Indonesia.
“Semua pihak yang terlibat akan kami periksa satu per satu,” tegas Zulkifli.
Ia juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa dugaan keterlibatan mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam proses realisasi sponsorship tersebut. “Nanti saja kita lihat hasil penyelidikan,” tambahnya.
Langkah penyelidikan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejati NTB Nomor PRINT-14/N.2/Fd.1/10/2025, tertanggal 8 Oktober 2025.
Bank daerah yang menjadi sponsor utama diketahui menggelontorkan dana miliaran rupiah kepada PT SEG sebagai penyelenggara. Namun, sejumlah vendor mengaku belum menerima pembayaran sesuai kesepakatan kerja sama, yang memicu polemik dan akhirnya masuk ke meja kejaksaan.***











































