Dugaan Dana Siluman Pokir DPRD NTB Resmi Disidik, Kejati Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

Kamis, 25 September 2025 - 19:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kajati NTB Wahyudi.

Kajati NTB Wahyudi.

LOMBOKEDITOR.COM– Kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergulir. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Wahyudi, mengumumkan bahwa perkara tersebut kini resmi naik ke tahap penyidikan setelah ditemukannya unsur peristiwa hukum.

“Sudah ada mens rea, sudah ada peristiwa hukumnya,” tegas Wahyudi, Kamis (25/9).

Meski telah memasuki tahap penyidikan, Kajati menegaskan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Proses penyidikan masih akan difokuskan pada pemeriksaan saksi serta penguatan alat bukti. Sejumlah pihak, mulai dari pimpinan hingga anggota DPRD NTB, bahkan beberapa pejabat eksekutif Pemprov NTB, sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Kasusnya sedang berjalan. Sudah gelar perkara dan naik ke penyidikan, tapi memang belum ada tersangka,” jelas Wahyudi.

Wahyudi menekankan bahwa penegakan hukum akan dijalankan tanpa pandang bulu. “Kita akan lihat nanti, siapa saja yang benar-benar terlibat. Prinsipnya, tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Zulkifli Said, menambahkan bahwa penyidik tengah menelusuri peran dalang utama dalam kasus aliran dana pokir tersebut. “Yang harus kami temukan terlebih dahulu adalah pelaku utamanya,” ujarnya.

Namun, ketika ditanya apakah dalang utama berasal dari pihak kontraktor, Zulkifli enggan memberikan komentar lebih lanjut. Ia hanya menegaskan bahwa penyelidikan berjalan sesuai prosedur dan kini semakin mengerucut pada dugaan gratifikasi dan suap.

Baca Juga :  Jaksa Tuntut 2,5 tahun Penjara Eks Kabid SMK NTB terjaring OTT Rp50 Juta

Menariknya, di tengah proses penyelidikan ini, sejumlah anggota DPRD NTB diketahui telah menitipkan uang ke pihak kejaksaan. Uang itu diduga merupakan bagian dari aliran dana “siluman” pokir, yang semakin memperkuat indikasi adanya praktik peredaran uang yang tidak semestinya.

Kejati NTB menegaskan seluruh langkah penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-09/N.2/Fd.1/07/2025, tertanggal 10 Juli 2025.***

Berita Terkait

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram
Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri
Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan
Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram
Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara
Pasca Pembacokan Remaja di Jalan Udayana, Polda NTB Tingkatkan Patroli Kawasan Rawan
Polda NTB Bongkar Oplos Beras SPHP di Lombok Barat dan Lombok Tengah, Dua Pengusaha Jadi Tersangka
Tiga Penambang Tewas di Sumbawa, Polda NTB Selidiki Legalitas Tambang

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:14 WIB

Bea Cukai Belum Temukan Keterlibatan Empat Polisi dalam Kasus Emas Selundupan 5,3 Kilogram

Kamis, 5 November 2026 - 19:05 WIB

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Senin, 2 November 2026 - 18:48 WIB

Terungkap! Maenah Ditemukan Hangus Terbakar di Lombok Tengah, Polisi Temukan Tanda Kekerasan

Senin, 2 November 2026 - 18:44 WIB

Rampas Kunci Motor dari Tangan Korban, Pria 33 Tahun Ditangkap di Mataram

Senin, 2 November 2026 - 18:35 WIB

Dugaan Korupsi PT Energi Selaparang, Polda NTB Lanjutkan Koordinasi dengan BPK Hitung Kerugian Negara

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB