LOMBOKEDITOR.COM– Kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergulir. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Wahyudi, mengumumkan bahwa perkara tersebut kini resmi naik ke tahap penyidikan setelah ditemukannya unsur peristiwa hukum.
“Sudah ada mens rea, sudah ada peristiwa hukumnya,” tegas Wahyudi, Kamis (25/9).
Meski telah memasuki tahap penyidikan, Kajati menegaskan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Proses penyidikan masih akan difokuskan pada pemeriksaan saksi serta penguatan alat bukti. Sejumlah pihak, mulai dari pimpinan hingga anggota DPRD NTB, bahkan beberapa pejabat eksekutif Pemprov NTB, sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kasusnya sedang berjalan. Sudah gelar perkara dan naik ke penyidikan, tapi memang belum ada tersangka,” jelas Wahyudi.
Wahyudi menekankan bahwa penegakan hukum akan dijalankan tanpa pandang bulu. “Kita akan lihat nanti, siapa saja yang benar-benar terlibat. Prinsipnya, tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Zulkifli Said, menambahkan bahwa penyidik tengah menelusuri peran dalang utama dalam kasus aliran dana pokir tersebut. “Yang harus kami temukan terlebih dahulu adalah pelaku utamanya,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya apakah dalang utama berasal dari pihak kontraktor, Zulkifli enggan memberikan komentar lebih lanjut. Ia hanya menegaskan bahwa penyelidikan berjalan sesuai prosedur dan kini semakin mengerucut pada dugaan gratifikasi dan suap.
Menariknya, di tengah proses penyelidikan ini, sejumlah anggota DPRD NTB diketahui telah menitipkan uang ke pihak kejaksaan. Uang itu diduga merupakan bagian dari aliran dana “siluman” pokir, yang semakin memperkuat indikasi adanya praktik peredaran uang yang tidak semestinya.
Kejati NTB menegaskan seluruh langkah penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-09/N.2/Fd.1/07/2025, tertanggal 10 Juli 2025.***











































