LOMBOKEDITOR.COM – Rencana penggusuran warga di kawasan Pantai Tanjung Aan, Lombok Tengah, oleh Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) memicu gelombang protes keras dari Serikat Mahasiswa Teres Bereng.
Para mahasiswa mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk penindasan modern yang mengorbankan hak hidup masyarakat lokal demi kepentingan investasi pariwisata. Mereka menilai proyek ini mencerminkan ketidakadilan sistemik yang mengutamakan korporasi di atas kesejahteraan rakyat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ketua Presidium Serikat Mahasiswa Teres Bereng, Lalu Wahyu Alam, penggusuran ini bukan sekadar sengketa lahan, melainkan perampasan ruang hidup yang telah dihuni dan dikelola warga selama puluhan tahun.
“Ini bukan sekadar konflik lahan biasa. Ini adalah perampasan ruang hidup rakyat dengan dalih investasi dan pembangunan,” tegas Wahyu pada Senin, 14 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa warga lokal adalah pihak yang pertama kali membuka dan mengembangkan kawasan Tanjung Aan dari lahan terlantar menjadi destinasi wisata yang kini mendunia.
Wahyu menyoroti bahwa ketika Pantai Tanjung Aan mulai menarik perhatian global, ITDC tiba-tiba mengklaim kepemilikan dan berupaya mengusir warga. “ITDC datang seolah pemilik mutlak, bertindak semena-mena terhadap warga yang telah puluhan tahun hidup dan mengelola lahan di sini,” ujarnya.
Sikap ITDC ini, menurut mahasiswa, mencerminkan pola penjajahan modern yang mengesampingkan hak asasi masyarakat lokal demi keuntungan investor.
Selain mengecam ITDC, Serikat Mahasiswa Teres Bereng juga menyuarakan kekecewaan terhadap sikap pasif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Menurut mereka, Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah telah gagal menjalankan amanah untuk melindungi warga.
“Alih-alih membela rakyat, para pemimpin daerah justru berdiam diri dan membiarkan aparat digunakan sebagai alat represi. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” kata Wahyu dengan nada tegas.
Para mahasiswa menilai proyek pengembangan pariwisata, termasuk Mandalika, tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, proyek ini justru mengorbankan warga demi kepentingan korporasi besar. Mereka menuntut pemerintah daerah untuk segera mengambil sikap tegas dan berpihak pada rakyat, bukan investor.
Dalam pernyataan sikapnya, Serikat Mahasiswa Teres Bereng mengeluarkan lima poin tuntutan utama untuk menyelesaikan konflik ini.
Pertama, menghentikan segala bentuk penggusuran warga Tanjung Aan oleh ITDC. Kedua, menarik seluruh aparat keamanan dari kawasan konflik untuk mengurangi ketegangan.
Ketiga, mendesak Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Keempat, melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Mandalika yang dinilai gagal menyejahterakan masyarakat lokal. Kelima, memberikan jaminan hukum atas tanah dan usaha yang telah dibangun warga secara mandiri selama puluhan tahun.
Serikat Mahasiswa Teres Bereng menegaskan kesiapan mereka untuk menggelar aksi turun ke jalan jika pemerintah dan ITDC terus mengabaikan aspirasi rakyat. Mereka menolak narasi bahwa warga adalah penghalang pembangunan, dan menegaskan bahwa rakyat bukan tamu di tanahnya sendiri.
“Tanah yang dihidupi rakyat selama puluhan tahun tidak akan kami biarkan digusur demi kepentingan korporasi. Lawan penggusuran! Lawan perampasan tanah! Tanah untuk rakyat, bukan untuk investor!” tegas Wahyu, mengakhiri pernyataannya dengan seruan lantang.
Konflik ini menambah panjang daftar sengketa lahan di Indonesia, di mana proyek pembangunan sering kali meminggirkan masyarakat adat dan lokal. Para mahasiswa berharap tekanan publik dapat mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi hak warga Tanjung Aan. Mereka juga mengajak masyarakat luas untuk mendukung perjuangan ini demi keadilan sosial dan kedaulatan rakyat atas tanahnya.
Hingga kini, ITDC belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan mahasiswa. Sementara itu, situasi di Tanjung Aan tetap tegang, dengan warga terus berupaya mempertahankan tanah dan mata pencaharian mereka.
Serikat Mahasiswa Teres Bereng menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk warga Tanjung Aan, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia yang menghadapi ancaman serupa akibat ekspansi korporasi. Mereka menyerukan solidaritas nasional untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai “perampasan hak hidup rakyat” demi kepentingan investasi.











































