LOMBOKEDITOR.COM— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 terancam pindah dari NTB tidak berdasar dan menyesatkan. Hingga saat ini, NTB bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap ditetapkan sebagai tuan rumah PON 2028 sesuai keputusan resmi pemerintah pusat.
Penegasan tersebut disampaikan menanggapi pemberitaan salah satu media tertanggal 21 Januari 2026 berjudul “PON 2028 di NTB Terancam Pindah? Sejumlah Cabor Dikabarkan di Jakarta”. Pemerintah Provinsi NTB menilai narasi tersebut lebih merupakan asumsi penulis, bukan bersumber dari kebijakan atau keputusan resmi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa tidak pernah ada keputusan pemindahan tuan rumah PON 2028.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah PON XXII Tahun 2028. Isu pindah tuan rumah itu tidak benar,” tegas Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka.
Ia menjelaskan, kepastian tersebut telah ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur NTB dan Gubernur NTT dalam pertemuan pada momentum peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pelaksanaan PON 2028 di NTB dan NTT.
Menurut Aka, yang sebenarnya terjadi adalah penyesuaian skema dan format pelaksanaan PON 2028 berdasarkan kesepakatan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memfokuskan pertandingan pada cabang olahraga (cabor) yang berada dalam rumpun Olimpiade.
“Penyesuaian ini bertujuan agar penyelenggaraan PON 2028 lebih efisien, realistis secara pembiayaan, dan terukur dari sisi kesiapan. Ini sama sekali tidak mengubah status NTB dan NTT sebagai tuan rumah,” jelasnya.
Aka juga menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar penyelenggaraan PON tidak membebani keuangan daerah melalui pembangunan venue baru yang berisiko terbengkalai pasca-event. Pemerintah pusat menekankan optimalisasi fasilitas olahraga yang sudah ada, baik melalui renovasi maupun peningkatan kualitas.
“Pengalaman dari beberapa PON sebelumnya menjadi pelajaran penting. Banyak venue megah yang setelah PON justru tidak termanfaatkan. Karena itu, PON 2028 diarahkan pada pemanfaatan fasilitas eksisting yang berkelanjutan,” ujar Aka.
Terkait informasi adanya beberapa cabang olahraga yang direncanakan digelar di Jakarta atau daerah lain, Pemprov NTB menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi dan pemenuhan standar venue. Beberapa cabor memang membutuhkan fasilitas khusus dan biaya besar, seperti arena akuatik atau cabang dengan standar internasional tertentu.
“Jika ada cabor yang digelar di daerah lain karena faktor kesiapan venue, itu tidak mengurangi substansi bahwa NTB dan NTT tetap menjadi tuan rumah utama PON 2028. Ini soal kualitas penyelenggaraan dan efisiensi, bukan pemindahan,” tegasnya.
Pemprov NTB pun mengajak seluruh masyarakat, media, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan menyejukkan dalam menyambut PON XXII Tahun 2028. Pemerintah daerah berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“PON 2028 adalah momentum besar bagi NTB, baik untuk menggerakkan ekonomi daerah, menguatkan sport tourism, maupun melahirkan atlet-atlet berprestasi. NTB siap menyambutnya dengan kerja nyata, kolaborasi, dan semangat kebersamaan,” pungkas Aka.***











































