LOMBOKEDITOR.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) optimistis memperkuat swasembada pangan daerah pada 2026, seiring tren positif produksi padi sepanjang 2025. Capaian tersebut menjadi bagian dari dukungan nyata NTB terhadap program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, bersama Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Hj. Eva Dewiyani, S.P., menyampaikan bahwa produksi padi NTB pada 2025 menunjukkan peningkatan signifikan.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi NTB tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau naik 16,85 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1.453.408 ton GKG.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Peningkatan produksi tersebut didorong oleh bertambahnya luas panen, dari 281.718 hektare pada 2024 menjadi 322.927 hektare pada 2025, serta meningkatnya produktivitas padi dari 51,59 kuintal per hektare menjadi 52,59 kuintal per hektare.
Secara rinci, capaian produksi padi tahun 2025 di NTB berdasarkan KSA BPS antara lain:
Lombok Tengah dengan luas panen 78.639 hektare dan produksi 421.941 ton GKG; Sumbawa 74.736 hektare dengan produksi 398.864 ton GKG; Lombok Timur 45.387 hektare dengan produksi 243.474 ton GKG; Kabupaten Bima 42.845 hektare dengan produksi 208.018 ton GKG; serta Dompu 30.448 hektare dengan produksi 151.335 ton GKG.
Sementara daerah lain seperti Lombok Barat, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima juga mencatat kontribusi positif terhadap total produksi padi NTB.
Menurut Dr. Ahsanul Khalik, capaian ini merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sektor pertanian di NTB. “Ini menjadi fondasi optimisme kita menuju penguatan swasembada pangan NTB pada 2026,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut ditopang sejumlah program strategis, antara lain optimasi lahan seluas 10.574 hektare pada 2025, penggunaan benih unggul bersertifikat, penyaluran pupuk subsidi sesuai RDKK, penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen menjadi Rp6.500 per kilogram, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, instansi teknis, stakeholder, dan petani.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Eva Dewiyani menegaskan bahwa pada 2026 pihaknya akan terus mengoptimalkan seluruh potensi daerah melalui penguatan program strategis dan optimalisasi lahan pertanian.
“NTB optimistis dapat menjaga tren peningkatan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan, sebagai kontribusi daerah dalam mewujudkan kebangkitan swasembada pangan nasional,” pungkasnya.***











































