Pemkab Lombok Tengah Akui Tak Berdaya Setop Pengerukan Bukit di Mandalika

Selasa, 18 November 2025 - 20:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penampakan bukit di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang tengah dikeruk belum lama ini

Penampakan bukit di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang tengah dikeruk belum lama ini

LOMBOKEDITOR.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan aktivitas pengerukan bukit yang kian marak di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Pengerukan yang terjadi di sejumlah titik perbukitan itu disebut berada di luar kendali pemerintah kabupaten.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah Lalu Sarkin Junaidi mengatakan pengawasan kawasan Mandalika berada di bawah otoritas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Lombok Tengah tidak bisa mengambil tindakan langsung.

“Kalau itu (bukit Mandalika) terkait kewenangan. Untuk sementara ini, kalau bukan provinsi ya pusat,” ujar Sarkin di Praya, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, Pemkab sudah berulang kali menyampaikan keluhan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun hingga kini belum ada langkah tegas untuk menghentikan aktivitas pengerukan.

“Tetap kami sampaikan kalau ada keluhan. Tetapi tindak lanjutnya tergantung yang punya kewenangan,” katanya.

Sarkin menjelaskan DLH Lombok Tengah hanya dapat mengawasi pembangunan vila dan hotel yang telah mendapatkan persetujuan teknis dari kabupaten. Sementara kegiatan lain, termasuk pengerukan bukit, berada di ranah Pemprov NTB.

Ia berharap DLH Provinsi lebih proaktif menyikapi kondisi di lapangan. Aktivitas pengerukan bukit, menurutnya, dapat menimbulkan dampak lingkungan bagi warga sekitar, meskipun ia belum berani menyimpulkan apakah kegiatan tersebut merusak lingkungan.

Baca Juga :  Pemprov NTB Komitmen Wujudkan Pertambangan Rakyat untuk Dikelola Koperasi

“Kalau saya bilang merusak lingkungan, ini kan dalam posisi penataan. Cuma kami belum bisa menyampaikan apakah penataan itu merusak lingkungan atau tidak,” ujarnya.

Sarkin menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB, namun jawaban yang diterima selalu sebatas akan mempelajari persoalan tersebut tanpa tindak lanjut nyata.

“Kami tunggu tindak lanjut dari pemilik kewenangan. Kami hanya berharap mereka menindak tegas,” tegasnya.

Aktivitas pengerukan bukit di Mandalika sebelumnya memicu perhatian publik, terutama karena kawasan tersebut termasuk wilayah strategis yang ditetapkan sebagai KEK pariwisata nasional.***

 

Berita Terkait

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi
Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan
MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo
Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif
PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan
Polda NTB Ungkap Tujuh Kasus Penyalahgunaan BBM, 4.419 Liter Pertalite Disita
BAZNAS NTB Perkuat Pengentasan Kemiskinan Lewat Program Mahyani dan Gerobak Produktif
Terpeleset Saat Mendaki, Remaja 14 Tahun Dievakuasi Tim SAR dari Bukit Pergasingan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:56 WIB

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi

Minggu, 1 November 2026 - 15:39 WIB

Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:27 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:19 WIB

Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:10 WIB

PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB