Peserta seleksi calon anggota KPID NTB periode 2026–2029, Muh. Saleh, melayangkan keberatan administratif kepada Pansel terkait hasil seleksi. Ia mempertanyakan bobot, indikator, parameter dan standar penilaian serta meminta penjelasan tertulis sebelum proses seleksi dilanjutkan.
LOMBOKEDITOR.COM — Peserta seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB periode 2026–2029, Muh. Saleh, S.H., melayangkan keberatan administratif kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPID NTB terkait hasil seleksi yang telah diumumkan.
Muh. Saleh juga mengajukan surat permohonan kepada DPRD NTB agar tes kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID NTB ditunda sementara sampai persoalan administratif yang dipersoalkannya memperoleh kejelasan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua surat tersebut ditembuskan kepada Gubernur NTB.
Muh. Saleh mengatakan keberatan tersebut bukan ditujukan untuk mendiskreditkan Pansel, melainkan sebagai upaya meminta transparansi, objektivitas, akuntabilitas dan kepastian hukum dalam proses seleksi.
Ia mempertanyakan sejumlah aspek yang menurutnya belum mendapatkan penjelasan secara memadai, khususnya terkait proses penilaian pada tahapan psikologi dan wawancara.
Beberapa hal yang dipertanyakan meliputi bobot penilaian masing-masing peserta, indikator dan parameter penilaian, standar pemberian nilai, metode penggabungan nilai, dasar penentuan peringkat serta dokumen yang menjadi dasar penetapan hasil seleksi dalam rapat pleno Pansel.
Muh. Saleh juga menyoroti pentingnya standarisasi penilaian, terutama dalam tahapan wawancara yang memiliki unsur subjektif.
Menurut dia, peserta perlu mengetahui bahwa instrumen, indikator, parameter, bobot dan standar penilaian telah ditetapkan serta diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta.
“Kami tidak mempersoalkan kewenangan Pansel. Yang kami persoalkan adalah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan. Peserta berhak mengetahui dasar penilaian terhadap bobot, indikator, parameter dan standar yang digunakan,” kata Muh. Saleh.
Ia menilai keterbukaan tersebut penting agar seluruh peserta memperoleh perlakuan berdasarkan standar yang sama.
Muh. Saleh juga mempertanyakan keputusan Pansel yang menurutnya hanya memuat peserta yang dinyatakan lulus tanpa disertai penjelasan mengenai alasan atau dasar penilaian peserta yang dinyatakan lulus maupun tidak lulus dalam tahapan psikologi dan wawancara.
Atas keberatan tersebut, Muh. Saleh meminta Pansel memberikan klarifikasi dan jawaban tertulis mengenai mekanisme penilaian serta dasar penetapan hasil seleksi.
Ia juga meminta agar penggunaan atau tindak lanjut hasil seleksi ditunda sampai keberatan administratif tersebut memperoleh jawaban dan penyelesaian yang jelas.
Permintaan serupa disampaikan kepada DPRD NTB agar tes kelayakan dan kepatutan calon anggota KPID NTB ditunda sementara.
Muh. Saleh juga meminta DPRD mengevaluasi kembali hasil seleksi apabila dalam prosesnya ditemukan indikasi pelanggaran.
Dalam surat keberatan tersebut, Muh. Saleh turut merujuk pada prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ia menilai proses seleksi perlu memperhatikan prinsip kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
Muh. Saleh juga merujuk pada Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia sebagai salah satu dasar yang menurutnya perlu diperhatikan dalam proses seleksi.
Menurut dia, transparansi dan akuntabilitas penting agar proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan dan memperoleh kepercayaan publik.
“Kalau proses seleksi memang telah dilakukan secara objektif, transparan dan menggunakan standar yang sama, keterbukaan terhadap dasar penilaian justru akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hasil seleksi,” ujarnya.
Surat keberatan administratif tersebut dilayangkan Muh. Saleh pada Rabu, 23 September 2026.
Dalam surat tersebut, ia memberikan waktu selama tiga hari kepada Pansel untuk memberikan jawaban tertulis dan terbuka.
Muh. Saleh menyatakan apabila tidak mendapatkan jawaban atas keberatan administratif tersebut dalam batas waktu yang diminta, dirinya akan mempertimbangkan menempuh langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram.
Langkah tersebut berkaitan dengan keberatannya terhadap proses seleksi calon anggota KPID NTB yang menurutnya perlu mendapatkan kejelasan dari sisi transparansi, objektivitas dan standar penilaian.
Muh. Saleh menegaskan langkah hukum tersebut merupakan opsi yang akan dipertimbangkan apabila mekanisme keberatan administratif tidak memperoleh penyelesaian.
Sementara itu, keberatan yang disampaikan Muh. Saleh merupakan sikap dan permintaan dari salah satu peserta seleksi. Ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses seleksi tetap memerlukan klarifikasi dan tanggapan resmi dari Pansel serta pihak terkait.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































