Puluhan warga yang mengaku terdampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Meninting di Lombok Barat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/9/2026). Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Massa menuntut penghentian penggusuran, pengembalian tanah ulayat, serta pelaksanaan reforma agraria yang mereka nilai berpihak pada masyarakat.
LOMBOKEDITOR.COM – Puluhan warga yang mengaku terdampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Meninting di Lombok Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (24/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Warga bergabung bersama Aliansi Demokrasi Baru Untuk Kedaulatan Rakyat (ADBKR) NTB.
Aliansi tersebut di antaranya terdiri dari AGRA NTB, Asli-Mandalika, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum NTB, Lingkar Studi Perempuan Mataram, Solidaritas Perempuan Mataram, serta Demnasisme.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penghentian penggusuran, pengembalian tanah ulayat, serta pelaksanaan reforma agraria yang mereka nilai harus benar-benar memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
Massa membentangkan spanduk bertuliskan “Tanah untuk Rakyat” dan membawa sejumlah papan berisi tuntutan.
Para peserta aksi menilai pembangunan yang dilakukan tanpa persetujuan warga berpotensi menghilangkan sumber penghidupan petani dan masyarakat lokal.
Menurut mereka, tanah yang selama turun-temurun menjadi sumber kehidupan masyarakat kini beralih untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan kawasan.
Warga juga mempertanyakan janji peningkatan kesejahteraan yang disebut belum dirasakan secara merata oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan pembangunan.
“Apa yang kami dapat? Tanah hilang, rumah digusur. Pembangunan PSN Mandalika dengan Sirkuit MotoGP bukan untuk kami, melainkan untuk kepentingan segelintir orang,” ujar Raia, warga Asli Mandalika dalam orasinya di depan Kantor Gubernur NTB.
Warga Persoalkan Pembangunan Mandalika
ADBKR NTB menyebut berbagai kebijakan pembangunan yang diklaim sebagai bagian dari kepentingan nasional di NTB masih menyisakan persoalan bagi masyarakat, khususnya petani dan warga yang ruang hidupnya berada di sekitar kawasan proyek.
Menurut aliansi, persoalan penguasaan tanah dan ruang hidup masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sejumlah kebijakan pembangunan, termasuk perhutanan sosial, proyek strategis nasional, pembangunan kawasan ekonomi, serta kebijakan yang berkaitan dengan transisi energi, konservasi, mitigasi perubahan iklim, hilirisasi, dan pembangunan nasional.
PSN Mandalika selama ini dipromosikan sebagai kawasan wisata kelas dunia. Namun, di sisi lain, massa aksi menyebut masih terdapat persoalan tanah dan penghidupan masyarakat di kawasan tersebut.
Sekitar 186 pedagang dan lebih dari 2.000 orang di Tanjung Aan disebut bergantung pada kawasan tersebut. Mayoritas warga yang menggantungkan penghidupan di kawasan itu merupakan perempuan.
Sementara itu, lebih dari 224 jiwa di Dusun Ebunut, Muluk, dan Pedau disebut menghadapi ancaman penggusuran oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan pihak keamanan swasta.
Menjelang pelaksanaan MotoGP Mandalika pada Oktober 2026, warga juga disebut diminta membuat video dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Aliansi mempertanyakan apakah dukungan tersebut diberikan secara sukarela serta apakah masyarakat memiliki ruang untuk menyatakan tidak setuju.
“Kami tidak keberatan warga mendukung MotoGP. Tapi dukungan tidak boleh lahir dari tekanan atau ketiadaan pilihan. Keberhasilan pembangunan tidak boleh dibangun di atas penutupan konflik yang dialami rakyatnya,” kata Pimpinan Pusat AGRA Harry Sande Ame.
Persoalan Warga di Sekitar Bendungan Meninting
Selain Mandalika, massa aksi juga menyoroti dampak pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat.
Menurut massa, pembangunan bendungan berdampak terhadap masyarakat di tiga desa.
Mereka menyoroti perubahan fungsi kawasan hutan, berkurangnya akses terhadap air, serta dampak yang dirasakan perempuan tani.
Perempuan disebut menjadi salah satu kelompok yang menanggung beban cukup berat akibat perubahan kondisi ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat di sekitar kawasan pembangunan.
Sebagian warga, menurut massa aksi, bahkan terpaksa mencari pekerjaan ke luar negeri tanpa perlindungan yang dinilai memadai.
Melalui aksi tersebut, warga meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat memperhatikan persoalan agraria yang muncul di tengah pembangunan berbagai proyek strategis.
Massa juga mendorong agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi tetap memperhatikan hak masyarakat atas tanah, tempat tinggal, sumber penghidupan, serta ruang hidup.
Aksi yang berlangsung pada momentum Hari Tani Nasional itu menjadi ruang bagi warga terdampak pembangunan untuk menyampaikan langsung tuntutan dan persoalan yang mereka hadapi kepada pemerintah daerah.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































