Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya setiap risiko bencana di NTB memiliki rencana kontingensi yang jelas. PMI NTB didorong semakin terintegrasi dalam sistem penanggulangan bencana, termasuk penguatan basis data relawan dan manajemen stok darah.
LOMBOKEDITOR.COM— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menaruh perhatian terhadap kesiapsiagaan mitigasi bencana dan pelayanan kemanusiaan, terutama dalam menghadapi berbagai potensi bencana di daerah.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti kelemahan dalam penyusunan rencana kontingensi bencana (contingency plan) saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XII Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTB Tahun 2026 di Lombok Astoria, Sabtu (3/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Iqbal, setiap potensi bencana di NTB idealnya memiliki prosedur operasi standar yang jelas. Hal tersebut diperlukan agar proses penyelamatan dan penanganan korban pada masa kritis atau golden time dapat berjalan optimal.
“Sekarang di BPBD, salah satu tugas yang saya bebankan adalah untuk membuat contingency plan for every single disaster risk. Karena dengan ada contingency plan, jelas apa peran PMI nanti, apa peran tentara, polisi, BPBD, Dinsos, Dinkes, dan rumah sakit. Sehingga ketika terjadi bencana, orang tidak akan lagi menunggu perintah, masing-masing sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ia menilai peran Palang Merah Indonesia sebagai salah satu unsur penting dalam penanganan krisis perlu terus diintegrasikan ke dalam skenario penanggulangan bencana daerah yang lebih terukur.
Menurutnya, PMI memiliki relawan yang selalu siap terlibat dalam berbagai situasi kebencanaan di NTB.
“Relawan PMI NTB selama ini telah membuktikan diri sebagai humanitarian entrepreneur yang bekerja tulus demi kemanusiaan. Selalu hadir di saat-saat kritis, mulai dari gempa bumi 2018, pandemi COVID-19, hingga rentetan banjir di berbagai wilayah kabupaten/kota se-NTB. Efektivitas PMI ini lahir dari struktur komando dan kontrol yang terbangun dengan sangat baik di lapangan,” katanya.
Selaku Pelindung PMI NTB, Iqbal berharap Musprov tidak hanya berfokus pada dinamika pemilihan ketua, tetapi juga menghasilkan komitmen untuk memperkuat kapasitas organisasi, khususnya basis data relawan dan manajemen stok darah.
Untuk pengelolaan stok darah, Pemprov NTB menyatakan kesiapan memberikan dukungan agar kemampuan PMI tidak hanya terbatas pada penyediaan dan pengolahan darah di tingkat provinsi, tetapi juga dapat mengembangkan layanan komponen darah seperti trombosit.
“Khusus untuk manajemen stok darah ini, Pemerintah Provinsi NTB ingin memberikan dukungan, agar kemampuan PMI bukan hanya untuk menyediakan stok darah dan mengolahnya di tingkat provinsi, tapi juga trombosit dan sebagainya. Sehingga kebutuhan masyarakat NTB, terutama pada saat bencana dan kebutuhan di rumah sakit, bisa didukung dan dipenuhi dari PMI NTB nantinya,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga mengutip Surat Al-Maidah ayat 32 untuk mengingatkan pentingnya prinsip kemanusiaan dan upaya penyelamatan jiwa.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PMI RI Sudirman Said menyoroti kekhasan peran PMI Indonesia, khususnya dalam manajemen penyediaan darah.

Ia menjelaskan bahwa mandat awal gerakan palang merah berkaitan dengan penanganan krisis akibat konflik bersenjata dan bencana alam. Namun, PMI Indonesia juga mengambil peran penting dalam penyediaan darah bagi masyarakat.
Menurut Sudirman, pengalaman PMI Indonesia dalam menangani berbagai bencana membuat organisasi tersebut memiliki pengalaman yang mendapat perhatian di tingkat internasional.
“Ekspertis kita ditunggu dan sering diundang ke berbagai forum internasional. Kita punya sarana training WASH (Water and Sanitation) di Bandung yang menjadi tempat berlatihnya seluruh kawasan Asia Tenggara dan Pasifik,” ujarnya.
Ia juga menyebut pengalaman PMI dalam menangani berbagai bencana besar, termasuk di Aceh, Palu, dan NTB, dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah.
Musyawarah Provinsi XII PMI Provinsi NTB Tahun 2026 tersebut mengagendakan pemilihan Ketua PMI NTB masa bakti 2026–2031.
Kegiatan dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB serta pengurus PMI kabupaten/kota se-NTB.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































