Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya menjadikan RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus tolok ukur peningkatan mutu layanan kesehatan di NTB. Ia meminta proses akreditasi dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh sistem rumah sakit berjalan efektif.
LOMBOKEDITOR.COM— Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya menjadikan RSUD Provinsi NTB sebagai rumah sakit rujukan utama sekaligus benchmark atau tolok ukur peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Survei Akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS), Rabu (30/9/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Iqbal, proses akreditasi tidak semata-mata bertujuan mengejar predikat, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan sistem, tata kelola, sumber daya manusia, hingga pelayanan rumah sakit berjalan efektif, terpadu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Ia memandang survei akreditasi sebagai bagian dari mekanisme quality assurance atau penjaminan mutu pelayanan rumah sakit.
“Buat saya, audit dan survei itu bukan sekadar apa hasilnya nanti. Tapi itu adalah mekanisme quality assurance. Di situlah kita memastikan bahwa sistem sudah berjalan,” ujar Iqbal.
Di hadapan jajaran RSUD Provinsi NTB, Gubernur menekankan bahwa pengelolaan rumah sakit tidak dapat bergantung pada kemampuan satu atau dua orang, termasuk direktur maupun jajaran manajemen.
Rumah sakit, kata dia, merupakan sebuah sistem yang harus bekerja secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Menurut Iqbal, keberhasilan pelayanan rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokter dan tenaga medis, tetapi juga seluruh unsur pendukung pelayanan.
“Pada akhirnya RSUD Provinsi NTB ini akan maju kalau seluruh sistem dari hulu sampai hilir, dari tukang parkir, pengelolaan sampah sampai dokter spesialisnya, semua memiliki budaya kerja yang baik,” katanya.
Iqbal berharap RSUD Provinsi NTB dapat menjadi rumah sakit rujukan utama sekaligus contoh bagi rumah sakit lainnya di NTB.
Karena itu, pembenahan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB dinilai perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum mendorong peningkatan kualitas rumah sakit lainnya.
“Saya punya kepentingan yang sangat besar untuk memperbaiki dan membenahi tata kelola di rumah sakit ini karena saya ingin menjadi benchmark buat rumah sakit-rumah sakit lain yang ada di NTB,” tegasnya.
Pembenahan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, pelayanan klinis, hingga urusan umum dan fasilitas rumah sakit.
“Tidak mungkin memperbaiki rumah sakit ini tanpa perubahan sistem yang baik. Tidak mungkin memperbaiki rumah sakit ini tanpa pengelolaan SDM yang baik, termasuk kesejahteraan SDM dan peningkatan kapasitas SDM,” jelas Iqbal.
Ia juga menekankan pentingnya fasilitas penunjang dalam mendukung kualitas pelayanan medis. Menurutnya, kondisi lingkungan rumah sakit merupakan bagian dari pengalaman dan kualitas pelayanan yang diterima pasien.
“Tidak mungkin layanan akan bagus kalau urusan umumnya tidak bagus. Atap yang tidak beres, dinding yang berlumut, AC yang bocor atau mati, itu semua satu kesatuan yang penting,” katanya.
Gubernur meminta seluruh jajaran RSUD Provinsi NTB terbuka selama proses survei akreditasi. Kekurangan yang ditemukan tidak perlu ditutupi, tetapi harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan.
“Saran saya kepada teman-teman, lebih objektif disampaikan segala sesuatunya. Kalau ada sesuatu yang baik, sampaikan kebaikan. Kalau ada yang kurang, sampaikan juga,” ujarnya.
Menurut Iqbal, pembenahan rumah sakit tidak harus dicapai sekaligus. Yang lebih penting adalah memastikan adanya perbaikan secara berkelanjutan.
“Kalau sekarang kita masih kurang, tidak apa-apa. Yang penting tahun depan sudah menjadi lebih baik,” katanya.
Iqbal juga menyinggung tantangan pembiayaan layanan kesehatan di NTB. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, menurut dia, perlu menjadi pertimbangan dalam pengelolaan rumah sakit karena sebagian masyarakat masih membutuhkan dukungan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam kondisi tersebut, rumah sakit perlu memiliki kemampuan melakukan subsidi silang agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan pelayanan.
“Kita berhadapan dengan orang-orang yang sebagian besar tidak mampu menjamin kesehatannya sendiri. Maka mau tidak mau kita harus melakukan subsidi silang,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong peningkatan pendapatan rumah sakit sebagai salah satu upaya memperkuat kapasitas pembiayaan layanan, termasuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Ketua Tim Surveyor LAM-KPRS Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D., Sp.PK(K)., M.Kes., menegaskan bahwa survei akreditasi bukan sekadar proses pemeriksaan untuk mencari kesalahan.
Menurut Mansyur, survei menjadi momentum untuk memastikan sistem pelayanan dan keselamatan pasien telah dibangun, dijalankan, serta diperbaiki secara berkelanjutan.
Survei yang berlangsung selama tiga hari tersebut tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga melihat secara langsung implementasi pelayanan di lapangan.
Penilaian mencakup proses pelayanan, budaya mutu dan keselamatan pasien, komunikasi antarprofesi, hingga pengalaman pasien atau patient experience.
Pendekatan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi pelayanan rumah sakit sekaligus memastikan standar akreditasi diterapkan secara konsisten dalam praktik sehari-hari.
Mansyur menegaskan, akreditasi tidak semestinya hanya diukur dari kesiapan rumah sakit ketika survei berlangsung. Standar yang telah dibangun harus tetap dijalankan setelah tim survei meninggalkan rumah sakit.
Ia menambahkan, mutu rumah sakit tidak semata-mata ditentukan oleh kemegahan gedung maupun kecanggihan teknologi.
Keamanan pelayanan, kemampuan mengenali dan mengendalikan risiko keselamatan pasien, komunikasi antarprofesi, serta pemanfaatan insiden sebagai bahan pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya mutu.
Mansyur mengajak jajaran RSUD Provinsi NTB menjadikan survei sebagai kesempatan untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang telah dibangun.
Keterbukaan dalam menyampaikan kondisi riil rumah sakit, termasuk kendala yang masih dihadapi, dinilai lebih penting daripada sekadar menampilkan kondisi yang terlihat sempurna.
“Survei ini bukan untuk menjadi beban, tetapi menjadi kesempatan bagi rumah sakit untuk berhenti sejenak, bercermin, dan bertanya apakah sistem yang dibangun sudah benar-benar memberikan manfaat bagi pasien. Bagi kami, kejujuran dalam menunjukkan kondisi rumah sakit jauh lebih bermakna daripada sekadar menunjukkan bahwa semuanya sudah terlihat sempurna,” pungkasnya.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































