LOMBOKEDITOR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait pertambangan rakyat akan mulai dibahas pada awal 2026. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat tata kelola izin pertambangan rakyat (IPR) yang dikelola koperasi tambang di seluruh kabupaten/kota.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan satu dari tiga Ranperda tersebut merupakan inisiatif DPRD. Ranperda itu mengatur delegasi kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara dari pemerintah pusat ke daerah.
“Ada satu ranperda inisiatif DPRD itu tentang pelaksanaan delegasi kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara,” jelas Isvie, Selasa (18/11/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua ranperda lainnya merupakan usulan Gubernur NTB, yaitu revisi Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah—yang juga memuat pengaturan IPR—serta Ranperda tata kelola dan tata niaga pertambangan. Aturan tersebut akan mengacu pada pedoman penambangan dan pascatambang.
Menurut Isvie, ketiga Ranperda itu telah masuk agenda Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dibahas secara paralel. Ia optimistis jika seluruh regulasi rampung, pengelolaan tambang rakyat di NTB akan semakin tertata.
“Luar biasa jika ketiga perda ini sudah terbit. Apa yang jadi keinginan rakyat makmur mendunia itu bisa tercapai,” ujarnya.
Isvie menyebut dari 16 blok wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan Kementerian ESDM, sejauh ini baru satu yang sudah mengantongi izin, yakni Blok Salonong di Kecamatan Lantung, Sumbawa.
“Akan ada empat lagi (IPR) yang keluar dalam waktu dekat, di Lantung, Dompu, dan Lombok Barat,” katanya.
Jika seluruh blok IPR beroperasi dan dikelola koperasi secara maksimal, pendapatan asli daerah (PAD) NTB diproyeksikan meningkat signifikan. Isvie menargetkan kontribusi sektor tambang rakyat mencapai Rp 5,7 triliun. Karena itu, DPRD NTB menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan penerbitan IPR oleh gubernur.
“Kami mendukung Pak Gubernur percepat proses IPR. Ada sisa hasil usaha yang akan dibagikan ke warga lingkar tambang,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya tidak akan mempersulit 15 IPR yang masih berproses. Sepanjang seluruh persyaratan terpenuhi melalui sistem OSS, izin akan segera diterbitkan.
Saat ini, Koperasi Tambang Bukit Lestari yang mengelola Tambang Salonong di Sumbawa menguasai area seluas 24,7 hektar dan menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp 4,5 miliar. Sebanyak 11 desa lingkar tambang telah menerima pembagian SHU, termasuk Desa Lantung, Langam, Berora, Sepukur, Lito, Batu Tering, Padesa, Sebasang, Aik Mual, Ungkit, dan Tatede.
Pembahasan Ranperda dijadwalkan berlangsung pada awal tahun mendatang, dengan target regulasi rampung demi memperkuat tata kelola pertambangan rakyat di NTB.***











































