Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan informasi dan tanggapan mengenai rekam jejak calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB periode 2026-2029. Masukan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis melalui pimpinan DPRD NTB dan akan menjadi bahan sebelum Komisi I melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
LOMBOKEDITOR.COM – Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat turut memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB yang tengah mengikuti proses seleksi.
Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM DPRD NTB, Moh Akri, mengatakan masyarakat diberikan waktu selama 14 hari untuk menyampaikan tanggapan terhadap para calon yang telah mengikuti tahapan seleksi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini kita beri waktu selama 14 hari kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapannya,” kata Akri di Mataram, Kamis (24/9/2026).
Menurut Akri, tanggapan masyarakat harus disampaikan secara tertulis dan ditujukan secara resmi kepada DPRD NTB melalui pimpinan DPRD.
Selanjutnya, Komisi I akan menindaklanjuti masukan tersebut sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
“Secara resmi disampaikan pimpinan DPRD. Komisi I nanti membagikan secara teknis,” ujarnya.
Akri menjelaskan, tanggapan masyarakat menjadi salah satu bagian dari proses sebelum Komisi I DPRD NTB melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPID NTB.
“Baru setelah itu kita bisa lakukan uji kelayakan,” tegas Akri.
Ia mengatakan, DPRD belum dapat memberikan penilaian terhadap informasi mengenai rekam jejak calon yang beredar di masyarakat apabila informasi tersebut belum disampaikan melalui mekanisme resmi.
Hal itu termasuk informasi yang menyebut adanya calon yang pernah berstatus sebagai narapidana maupun calon yang disebut masih memiliki keterkaitan dengan partai politik.
“Saya belum bisa menanggapi itu karena belum diangkat,” kata Akri.
Akri menegaskan, Komisi I baru dapat memberikan respons setelah informasi atau tanggapan tersebut diterima secara resmi.
“Yang sudah dikirim itu belum saya terima. Hanya saya dengar dan baca dari media massa,” ujarnya.
Karena itu, masyarakat yang memiliki informasi mengenai rekam jejak para calon diminta menyampaikannya melalui jalur resmi agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi.
“Tunggu masuk secara resmi, kemudian ada masukan-masukan dari masyarakat terkait track record orang-orang itu,” tandas Akri.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































