Lebih dari 70 Negara Kecam Sanksi Trump kepada ICC

Sabtu, 8 Februari 2025 - 20:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berlokasi di Den Haag, Belanda. (Foto: Associated Press/Peter De Jong)

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berlokasi di Den Haag, Belanda. (Foto: Associated Press/Peter De Jong)

LOMBOKEDITOR.COM- Lebih dari 70 negara, termasuk sekutu AS yang tergabung di NATO, mengecam langkah Presiden Donald Trump yang menjatuhkan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Prancis, Belanda, dan Jerman menjadi bagian dari puluhan negara yang dengan tegas menyatakan ‘berdiri di belakang ICC, dan mengecam Trump’.

Dalam pernyataan bersama, seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (8/2/2025), negara-negara pihak Statuta Roma itu menekankan ‘dukungan mereka yang terus menerus dan tak tergoyahkan terhadap independensi, ketidakberpihakan, dan integritas ICC’.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut mereka, ICC berfungsi sebagai pilar penting sistem peradilan internasional dengan memastikan akuntabilitas atas kejahatan internasional yang paling serius, dan keadilan bagi para korban.

“Langkah-langkah yang memberikan sanksi kepada Pengadilan, para pejabat dan stafnya, serta mereka yang bekerja sama dengannya telah diambil sebagai tanggapan terhadap Pengadilan yang menjalankan mandatnya sesuai dengan Statuta Roma,” demikian isi pernyataan itu.

Juru Bicara Urusan Luar Negeri Uni Eropa Anouar El Anouni menyatakan sanksi yang dijatuhkan Trump terhadap ICC dan mereka yang berada di dalamnya itu akan merusak upaya akuntabilitas global.

Baca Juga :  Penduduk Jepang Berkurang 900.000 Jiwa, Terbesar Sepanjang Sejarah

Dalam pernyataannya pada Jumat (7/2/2025), Anouni menggarisbawahi peran penting ICC dalam mendukung keadilan pidana internasional dan memerangi impunitas. Ia pun menegaskan dukungan tegas Uni Eropa terhadap ICC beserta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Statuta Roma.

Selain itu, Anouni juga menekankan bahwa perintah eksekutif Trump itu bisa menimbulkan tantangan yang serius terhadap tugas dan kinerja ICC sekaligus berpotensi mengganggu investigasi dan proses yang sedang berlangsung.

Sementara itu pemerintah Belanda, selaku tuan rumah ICC, menyesalkan langkah Trump yang baru saja dilantik kembali memimpin AS pada Januari lalu.

Melalui akun X miliknya, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengatakan dengan tegas bahwa ICC memiliki peran penting dalam memerangi impunitas. “Negara kami memiliki reputasi kuat dan tanggung jawab besar sebagai tuan rumah bagi lembaga hukum internasional yang penting,” tulisnya.

Veldkamp pun menegaskan kembali komitmen Belanda terhadap hukum internasional.

“Belanda secara aktif berkontribusi dalam memperkuat tatanan hukum internasional dan kerja sama multilateral serta akan menjalankan kewajiban hukum dan perjanjian internasional dengan iktikad baik,” imbuh dia.

Baca Juga :  Trump Larang Warga Palestina Kembali ke Gaza, Picu Kecaman Internasional

Dalam pernyataan terpisah pada Jumat kemarin, ICC mengecam perintah eksekutif AS yang berupaya menjatuhkan sanksi terhadap pengadilan tersebut.

Pada Kamis (6/2/2025), Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan sanksi terhadap ICC atas tindakannya terhadap Washington dan sekutu karibnya, termasuk Israel.

Perintah tersebut menyatakan bahwa AS akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang ‘bertanggung jawab atas pelanggaran ICC’.

Beberapa langkah yang akan diterapkan mencakup pemblokiran properti dan aset, serta pembatasan masuk ke wilayah AS bagi staf ICC dan anggota keluarga mereka.

Pada November tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas operasi militer yang brutal di Gaza.***

Berita Terkait

Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Dubes Sidharto Terpilih sebagai Presiden
Janji-janji Zohran Mamdani: Gratiskan Bus, Dirikan Toko Sembako Murah
Geram Zohran Mamdani Menang, Pendukung Trump Serukan Deportasi ke India
Zohran Mamdani Unggul, New York Bersiap Miliki Wali Kota Muslim Pertama
Zohran Mamdani Selangkah Lagi Jadi Wali Kota New York, Raup Suara di Atas 50 Persen
PM Selandia Baru Bilang Netanyahu Telah Bertindak Terlalu Jauh!
Penduduk Jepang Berkurang 900.000 Jiwa, Terbesar Sepanjang Sejarah
Trump Larang Warga Palestina Kembali ke Gaza, Picu Kecaman Internasional

Berita Terkait

Jumat, 9 Januari 2026 - 10:54 WIB

Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Dubes Sidharto Terpilih sebagai Presiden

Kamis, 6 November 2025 - 10:05 WIB

Janji-janji Zohran Mamdani: Gratiskan Bus, Dirikan Toko Sembako Murah

Rabu, 5 November 2025 - 18:04 WIB

Geram Zohran Mamdani Menang, Pendukung Trump Serukan Deportasi ke India

Rabu, 5 November 2025 - 12:39 WIB

Zohran Mamdani Unggul, New York Bersiap Miliki Wali Kota Muslim Pertama

Rabu, 5 November 2025 - 12:19 WIB

Zohran Mamdani Selangkah Lagi Jadi Wali Kota New York, Raup Suara di Atas 50 Persen

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB