LOMBOKEDITOR.COM – Konsep membangun sektor kesehatan tak bisa disusun secara normatif melainkan harus bersifat partisipasif. Artinya harus melibatkan semua elemen dan unsur yang dalam masyarakat. Ditambah lagi adanya kebijakan pemerintah pusat sudah mengurangi alokasi kesehatan 5 persen melalui APBN kepada seluruh daerah.
Hal ini diungkap Calon Wakil Gubernur NTB Suhali FT mendapat pertanyaan dari panelis terkait pembangunan sektor kesehatan, khususnya soal ketersediaan tenaga media, dalam Debat Pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang digelar KPU di Hotel Lombok Raya Mataram Rabu (23/10) malam.
Pada kesempatan itu, Abah Uhel, sapaan akrabnya, mengatakan, ketersediaan jumlah tenaga medis yang merata di seluruh NTB menjadi sesuatu yang urgen dan tidak bisa ditunda.
Karena kesehatan adalah layanan dasar bagi masyarakat, sehingga dalam aktualisasinya tidak bisa ditawar tawar.
“Kami itu komitmen paling awal, wujudkan masyarakat yang sehat. Tapi paling penting dari itu, infrastruktur mendukung harus jadi perhatian kita. SDM jadi perhatian,” tegas Uhel.
Artinya ketecukupan tenaga medis harus dbarengi dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan para tenaga media itu sendiri. Jika kesejahteraan mereka terpenuhi denan baik, minat tenaga media yang ingin mengabdi di NTB akan semakin besar.
Selain itu, dalam pembangunan kesehatan, Abah Uhel menilai tak bisa hanya dituangkan dalam wacana normatif, harus bersifat partisipasif.
“Jadi untuk mengantisipasi kekurangan tenaga medis seperti yang terjadi sekarang ini, partisipasif masyarakat sebagai solusi terbaik,” ucapnya.
Artinya, dengan sistem partisipatif, masyarakat mampu menjaga kesehatan dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya, dusunnya, desanya dan seterusnya. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat yang membutuhkan tenaga medis karena mampu menjaga kesehatan diri dan lingkungannya agar tidak sakit.
“Sesuai moto kami, bersatu padu menuju NTB Gemilang, bersatu untuk menciptakan sehat gemilang” kata mantan Bupati Lombok Tengah dua periode ini.
Jadi pemerintah daerah harus melibatkan komponen dan elemen masyarakat. Dan program Posyandu harus dihidupkan kembali, program kesehatan keluarga ini harus digalakkan kembali.
Karena Posyandu ini sudah terbukti mampu meningkatkan kesehatan keluarga atas kerja keras para kades Posyandu.
“Di Lombok Tengah saja, ada sekitar 7.000 Kader Posyandu, sementara di NTB terdapat 27.000 kader. Namun pengabdian kader posyandu dipandang sebelah mata. Pengabdiannya tidak diimbangi dengan insentif yang layak,” ungkap Abah Uhel.
Itu sebabnya, Bang Abah akan menaikkan insentifnya kader Posyandu selama ini dilupakan.
“Tidak hanya insentifnya, tapi honornya kita naikkan,” ucap Uhel lantang.
Karena itu, segala aspek pembangunan harus dilakukan secara partisipastif. Pemprov NTB harus didukung kabupaten dan kota sebagai pemilik wilayah.
“Masyarakat tidak akan sehat, tanpa ada dukungan partisipatif,” tegas Abah Uhel.*
Penulis : LE-03
Editor : Lombok Editor
