LOMBOKEDITOR.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama DPR RI mengajak masyarakat Kabupaten Lombok Barat berperan aktif mengawasi penyelenggaraan pemilu, terutama dalam mencegah praktik politik uang dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif masyarakat yang digelar di GOR Biletepung, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Jumat (30/10/2026). Kegiatan itu melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik menjelang kontestasi pemilu mendatang.
Anggota Bawaslu Provinsi NTB, Suhardi, menyoroti persoalan praktik politik uang dan sikap apatis sebagian masyarakat yang dinilai dapat memengaruhi kualitas kepemimpinan di daerah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengajak masyarakat menjadikan rekam jejak kepemimpinan di Lombok Barat sebagai bahan introspeksi bersama. Menurutnya, praktik politik uang berpotensi menimbulkan persoalan ketika biaya yang dikeluarkan calon dalam kontestasi politik harus dikembalikan setelah memperoleh jabatan.
Suhardi memberikan gambaran mengenai besarnya perputaran uang apabila praktik pembelian suara dilakukan secara luas.
“Coba bayangkan, kalau ada 400.000 pemilih di Lombok Barat lebih, kalau dibayar seratus ribu rupiah per orang, itu berapa miliar? Coba bayangkan gaji bupati enggak seberapa kok. Jadi dia harus merampok untuk mengembalikan uang yang diterima itu,” ungkap Suhardi.
Ia juga menegaskan Bawaslu terus mengoptimalkan pengawasan terhadap berbagai tahapan pemilu, mulai dari pengawasan pemilih, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga penindakan terhadap pelanggaran sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, H. Fauzan Khalid, menilai pengawasan pemilu tidak dapat hanya dibebankan kepada Bawaslu. Keterbatasan sumber daya dan luasnya tahapan pemilu membuat keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawasi proses demokrasi.
“Bagaimana pun kita memperkuat lembaga Bawaslu itu, bagaimana pun kita memperkuat kewenangan Bawaslu itu, tidak akan mampu. Bahkan saya sampaikan, sampai H-1 hari kiamat tidak akan mampu,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Fauzan juga mengingatkan masyarakat agar tidak terbuai praktik politik uang. Ia menekankan bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan keputusan politik, termasuk kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Apa pun pekerjaan kita, apa pun yang kita lakukan tiap hari, itu selalu terhubung dengan persoalan politik, tapi kita tidak sadar,” tambahnya.
Ia mencontohkan kebijakan daerah mengenai pajak, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lombok Barat, sebagai salah satu keputusan politik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Di tempat yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Samsul Hadi, menekankan pentingnya menjaga demokrasi yang sehat di tingkat lokal. Menurutnya, kemajemukan masyarakat di wilayah Lombok Barat, khususnya Labuapi, Kediri, dan Gerung yang berbatasan dengan Kota Mataram, membutuhkan persatuan dan keterlibatan seluruh elemen warga.
“Terhadap itu semua, mari kita jaga bersama demokrasi yang utuh, yang baik, sesuai dengan prinsipnya,” ujar Samsul.
Ia juga mengingatkan masyarakat mengenai agenda pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dijadwalkan pada Desember mendatang. Menurutnya, Pilkades dapat menjadi momentum untuk membangun praktik demokrasi yang lebih sehat sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Melalui sosialisasi dan pengawasan partisipatif, Bawaslu dan DPR RI berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan pemilu, menolak politik uang, serta ikut menjaga proses demokrasi agar berjalan sesuai aturan***











































