LOMBOKEDITOR.COM – Ketua Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sambirang Ahmadi, menyoroti potensi cadangan mineral dari lima izin usaha pertambangan (IUP) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun. Ia meminta kekayaan sumber daya alam tersebut dikelola agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTB.
Sambirang menyampaikan hal itu pada Senin (26/10/2026), menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai lima konsesi pertambangan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Sambirang, potensi mineral tersebut merupakan kekayaan besar bagi NTB. Namun, besarnya cadangan tambang harus diikuti kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya kira itu statemen yang masuk akal. Memang itulah keberkahan yang Allah berikan untuk NTB. Tapi apalah arti keberkahan ini jika tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat NTB, khususnya daerah yang menjadi deposit tambang,” ujarnya.
Di sisi lain, Sambirang mengingatkan bahwa kegiatan pertambangan memiliki risiko terhadap kelestarian lingkungan. Karena itu, pengelolaan sumber daya mineral harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan hanya mengejar nilai ekonomi dan investasi.
“Kita harus sadar bahwa besarnya potensi mineral yang bisa dikeruk, sebanding dengan besarnya potensi kerusakan lingkungan yang akan diwarisi anak cucu kita,” tegasnya.
Ia menilai kekayaan mineral tidak dapat diperbarui dan pada akhirnya akan habis apabila terus dieksploitasi. Oleh sebab itu, hasil pertambangan perlu diarahkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM), sehingga masyarakat tetap memiliki modal pembangunan ketika cadangan mineral tidak lagi tersedia.
“Tambang adalah unrenewable resources. Jika tidak bisa dihindari, maka harus didesain kebijakan yang futuristik, di mana hasil tambang harus dipindahkan ke otak-otak anak-anak NTB. Modal SDA wajib hukumnya dikonversi menjadi SDM (human capital) berkualitas global,” ungkapnya.
Menurut Sambirang, investasi pada pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas generasi muda harus menjadi bagian penting dari kebijakan pengelolaan hasil tambang. Dengan demikian, manfaat sumber daya alam dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat daerah.
Ia juga mengingatkan agar NTB tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, sementara masyarakat setempat belum memperoleh manfaat yang sepadan dari kekayaan alamnya.
“Jangan sampai kita terus tertinggal, seperti ayam mati di lumbung padi,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya lima konsesi pertambangan yang memiliki estimasi nilai gabungan cadangan terbukti sekitar Rp5.400 triliun atau setara 300 miliar dolar AS. Cadangan tersebut disebut berdasarkan studi dengan standar JORC dan mencakup komoditas emas serta tembaga.
Nilai tersebut merupakan estimasi gabungan cadangan mineral, bukan penerimaan negara atau pendapatan yang telah direalisasikan. Presiden meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan lima konsesi tersebut, sementara Bahlil menyatakan evaluasi dilakukan atas arahan Presiden.
Sambirang berharap momentum evaluasi itu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pertambangan, memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi daerah dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.***











































