Sambirang Ahmadi Soroti Potensi Tambang Rp5.400 Triliun di NTB, Hasilnya Harus untuk SDM

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi menyoroti potensi lima IUP tambang bernilai Rp5.400 triliun dan meminta hasil SDA diinvestasikan untuk SDM NTB

Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi menyoroti potensi lima IUP tambang bernilai Rp5.400 triliun dan meminta hasil SDA diinvestasikan untuk SDM NTB

LOMBOKEDITOR.COM – Ketua Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sambirang Ahmadi, menyoroti potensi cadangan mineral dari lima izin usaha pertambangan (IUP) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun. Ia meminta kekayaan sumber daya alam tersebut dikelola agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat NTB.

Sambirang menyampaikan hal itu pada Senin (26/10/2026), menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai lima konsesi pertambangan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sambirang, potensi mineral tersebut merupakan kekayaan besar bagi NTB. Namun, besarnya cadangan tambang harus diikuti kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya kira itu statemen yang masuk akal. Memang itulah keberkahan yang Allah berikan untuk NTB. Tapi apalah arti keberkahan ini jika tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat NTB, khususnya daerah yang menjadi deposit tambang,” ujarnya.

Di sisi lain, Sambirang mengingatkan bahwa kegiatan pertambangan memiliki risiko terhadap kelestarian lingkungan. Karena itu, pengelolaan sumber daya mineral harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, bukan hanya mengejar nilai ekonomi dan investasi.

Baca Juga :  Berkat Diplomasi Bang Zul, NTB Menjadi Tuan Rumah MotoGP: Prestasi Mendunia

“Kita harus sadar bahwa besarnya potensi mineral yang bisa dikeruk, sebanding dengan besarnya potensi kerusakan lingkungan yang akan diwarisi anak cucu kita,” tegasnya.

Ia menilai kekayaan mineral tidak dapat diperbarui dan pada akhirnya akan habis apabila terus dieksploitasi. Oleh sebab itu, hasil pertambangan perlu diarahkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM), sehingga masyarakat tetap memiliki modal pembangunan ketika cadangan mineral tidak lagi tersedia.

“Tambang adalah unrenewable resources. Jika tidak bisa dihindari, maka harus didesain kebijakan yang futuristik, di mana hasil tambang harus dipindahkan ke otak-otak anak-anak NTB. Modal SDA wajib hukumnya dikonversi menjadi SDM (human capital) berkualitas global,” ungkapnya.

Menurut Sambirang, investasi pada pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas generasi muda harus menjadi bagian penting dari kebijakan pengelolaan hasil tambang. Dengan demikian, manfaat sumber daya alam dapat dirasakan dalam jangka panjang oleh masyarakat daerah.

Baca Juga :  PDIP Peduli: Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Mataram

Ia juga mengingatkan agar NTB tidak hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, sementara masyarakat setempat belum memperoleh manfaat yang sepadan dari kekayaan alamnya.

“Jangan sampai kita terus tertinggal, seperti ayam mati di lumbung padi,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya lima konsesi pertambangan yang memiliki estimasi nilai gabungan cadangan terbukti sekitar Rp5.400 triliun atau setara 300 miliar dolar AS. Cadangan tersebut disebut berdasarkan studi dengan standar JORC dan mencakup komoditas emas serta tembaga.

Nilai tersebut merupakan estimasi gabungan cadangan mineral, bukan penerimaan negara atau pendapatan yang telah direalisasikan. Presiden meminta pemerintah mengevaluasi pengelolaan lima konsesi tersebut, sementara Bahlil menyatakan evaluasi dilakukan atas arahan Presiden.

Sambirang berharap momentum evaluasi itu dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pertambangan, memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi daerah dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.***

Berita Terkait

Ketua DPRD KSB Tegaskan Tak Ada Uji Coba E-Voting Saat Pilkades
Halo Pahlawan Siaga Gempa! Tim Program Studi Sosiologi Universitas Mataram Edukasi Kesiapsiagaan Bencana di MTs Raudlatusshibyan NW Belencong, Lombok Barat
SEMINAR NASIONAL Probabilitas Menuju Indonesia Emas 2045: Optimalisasi Praktik Ketatanegaraan Melalui Revitalisasi Politik Hukum Berintegritas Sebagai Pilar Penguatan Demokrasi”
PDIP Peduli: Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Mataram
Diskusi Publik Pojok NTB, Walhi, dan Mi6 Ungkap Iqbal-Dinda Minim Inisiatif, Fokus Pencitraan tapi Lupa Benahi Kinerja
Dapat Antusiasme Tinggi, Ratusan Orang Hadiri Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal di NTB
Pojok NTB Bersama Mi6 Gelar Diskusi Publik, Kritisi Kebijakan Iqbal-Dinda yang Berbasis Pencitraan
Semarakkan Ramadhan 2025: Hotel Aruna Senggigi Berbagi Santunan Anak Yatim dan 400 Takjil Gratis

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:45 WIB

Sambirang Ahmadi Soroti Potensi Tambang Rp5.400 Triliun di NTB, Hasilnya Harus untuk SDM

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:20 WIB

Ketua DPRD KSB Tegaskan Tak Ada Uji Coba E-Voting Saat Pilkades

Kamis, 20 Agustus 2026 - 19:00 WIB

Halo Pahlawan Siaga Gempa! Tim Program Studi Sosiologi Universitas Mataram Edukasi Kesiapsiagaan Bencana di MTs Raudlatusshibyan NW Belencong, Lombok Barat

Kamis, 23 Oktober 2025 - 14:58 WIB

SEMINAR NASIONAL Probabilitas Menuju Indonesia Emas 2045: Optimalisasi Praktik Ketatanegaraan Melalui Revitalisasi Politik Hukum Berintegritas Sebagai Pilar Penguatan Demokrasi”

Minggu, 13 Juli 2025 - 17:44 WIB

PDIP Peduli: Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Mataram

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB