LOMBOKEDITOR.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Kaharuddin Umar, menegaskan tidak boleh ada uji coba sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik penggunaan sistem e-voting yang menuai protes masyarakat.
Persoalan ini mencuat setelah adanya keterangan panitia penyelenggara yang menyebut sejumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai bagian dari uji coba sistem pada hari pemungutan suara.
“Tidak ada istilah uji coba e-voting pada hari H pemungutan suara. Seluruh tahapan persiapan seharusnya sudah dilakukan secara matang oleh pemerintah daerah,” tegas Kaharuddin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, panitia penyelenggara Pilkades di 21 desa di Kabupaten Sumbawa Barat telah mendapatkan pelatihan khusus terkait pengoperasian sistem e-voting. Simulasi penggunaan perangkat juga telah dilakukan sebelum hari pemungutan suara bersama pemerintah daerah dan perusahaan penyedia alat.
Menurut Kaharuddin, pengujian perangkat semestinya dilakukan sebelum kontrak dengan perusahaan penyedia ditandatangani untuk memastikan keandalan dan akurasi alat sebelum digunakan dalam pemilihan.
“Sebelum melakukan penandatanganan kontrak dengan perusahaan penyedia alat e-voting, Pemda Sumbawa Barat sudah melakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana akurasi alat tersebut,” ungkapnya.
Kaharuddin menyebutkan, penerapan e-voting dalam Pilkades di KSB bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran, mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, serta meminimalkan potensi kecurangan dan manipulasi data hasil pemilihan.
Namun, ia menekankan bahwa penggunaan teknologi tersebut harus tetap menjamin hak pilih masyarakat dan memastikan setiap suara dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait kemungkinan gangguan teknis pada perangkat e-voting, Kaharuddin menjelaskan bahwa kotak suara manual telah disediakan sebagai langkah antisipasi apabila sistem elektronik mengalami kendala.
Ia juga menekankan perlunya mekanisme penanganan gangguan yang jelas, termasuk dalam menentukan suara yang terdampak masalah teknis dan menyelesaikan kemungkinan sengketa hasil pemungutan suara.
“Di situlah peran saksi untuk mencocokkan data yang diinput dengan data DPT dan hasil pemungutan suara,” pungkasnya.
Polemik penggunaan e-voting tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sumbawa Barat. Penjelasan mengenai status pemilih yang disebut sebagai bagian dari uji coba serta mekanisme penanganan gangguan sistem diperlukan untuk memastikan proses pemungutan suara berlangsung transparan dan akuntabel.***











































