LOMBOKEDITOR.CO – Ketua Komisi VI DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hamdan Kasim, meminta Pemerintah Provinsi NTB membuka hasil evaluasi belanja organisasi perangkat daerah (OPD) kepada publik. Ia menegaskan, pembenahan tata kelola anggaran harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menyasar pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Hamdan menilai transparansi anggaran perlu diterapkan secara adil terhadap seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Karena itu, hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap belanja OPD juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perbaikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan.
“Transparansi anggaran tidak boleh hanya menyasar pokok-pokok pikiran DPRD, tetapi juga harus mencakup seluruh belanja pemerintah daerah,” tegas Hamdan di Mataram, Senin (19/10/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku bagi seluruh unsur pemerintahan.
“Saya ingin mengingatkan kembali Pemprov NTB bahwa sosialisasi pencegahan KPK kemarin itu dilakukan untuk siapa sebenarnya? Untuk eksekutif dan legislatif. Kedua belah pihak,” ujarnya.
Hamdan juga meminta Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, tidak hanya memberikan penjelasan mengenai evaluasi pokir DPRD, tetapi turut memublikasikan hasil pemeriksaan terhadap belanja OPD.
“Semangatnya adalah perbaikan bersama. Maka, yang di-review itu tidak hanya pokir DPRD, tetapi juga belanja-belanja OPD,” katanya.
Hamdan mengaku menemukan sejumlah anomali dalam belanja beberapa OPD. Namun, ia belum merinci program maupun nilai anggaran yang dinilai bermasalah tersebut.
Menurutnya, keterbukaan hasil evaluasi penting untuk memastikan setiap komponen anggaran diperiksa menggunakan standar yang sama. Dengan demikian, publik dapat menilai konsistensi pemerintah dalam membenahi perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Dukung Evaluasi Program yang Tidak Sesuai Perencanaan
Meski meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh, Hamdan menyatakan mendukung langkah KPK dalam mendorong perbaikan tata kelola anggaran. Ia menegaskan, setiap program pemerintah daerah harus sesuai dengan kebutuhan, perencanaan, serta prosedur yang berlaku.
“Program pemerintah daerah tidak boleh anomali. Kemudian, tidak boleh tidak sesuai dengan perencanaan atau prosedur,” tegasnya.
Hamdan mencontohkan usulan pembangunan jalan usaha tani yang justru direalisasikan menjadi sumur bor. Menurutnya, perubahan jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan dan perencanaan awal harus menjadi bahan evaluasi.
“Kalau ada yang anomali, misalnya masyarakat mengusulkan jalan usaha tani, tetapi yang terealisasi sumur bor, itu anomali. Jadi, coret saja. Kita setuju,” ujarnya.
Ia menilai, evaluasi diperlukan untuk memastikan setiap program memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan semestinya tidak dipaksakan untuk direalisasikan.
Namun, Hamdan mengingatkan agar pembenahan prosedur tidak berujung pada pengabaian aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokir DPRD.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 104 dan Pasal 161, terkait kewajiban anggota DPRD dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Jangan karena perdebatan soal prosedur, lalu suara rakyat diabaikan. Prosedurnya tinggal diperbaiki, tetapi jangan abaikan suara rakyat yang disampaikan melalui DPRD,” katanya.
Menurut Hamdan, aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan melalui anggota DPRD tetapi tidak ditindaklanjuti tanpa penjelasan yang memadai dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Dampaknya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPRD. Aspirasinya sudah disampaikan, tetapi tidak terealisasi,” ujarnya.
Pemprov NTB Hentikan Pokir yang Terindikasi Anomali
Sebelumnya, Pemprov NTB memastikan pokir DPRD yang terindikasi mengalami anomali berdasarkan hasil review Inspektorat NTB tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi pencegahan KPK untuk memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan persoalan tersebut berawal dari evaluasi tata kelola pemerintahan NTB melalui rapat koordinasi bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), unsur pimpinan DPRD, serta pemerintah kabupaten dan kota se-NTB pada 2–3 September 2026.
Dalam evaluasi itu, KPK menyoroti sejumlah area yang memerlukan perhatian, meliputi perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hibah, serta mekanisme pengusulan dan pelaksanaan pokir DPRD.
“Yang menjadi perhatian bukan semata-mata besaran anggaran, melainkan juga ketertiban proses perencanaan dan penganggarannya. Setiap kegiatan harus melalui tahapan yang semestinya, memiliki jejak pengusulan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ahsanul.
Desakan Hamdan agar hasil evaluasi belanja OPD turut dibuka kepada publik menempatkan transparansi sebagai bagian penting dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah. Evaluasi, menurutnya, harus berjalan dengan prinsip yang sama bagi seluruh unsur pemerintahan, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tetap diperhatikan dan diproses sesuai ketentuan.***











































