Mantan Terpidana Korupsi Lolos 16 Besar KPID NTB, Ini Kata Ketua  Pansel 

Rabu, 23 September 2026 - 12:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lolosnya sejumlah peserta dalam seleksi calon anggota KPID NTB periode 2026–2029 mendapat perhatian publik, termasuk peserta yang disebut memiliki riwayat perkara korupsi dan peserta yang pernah dikaitkan dengan aktivitas politik. Ketua Pansel KPID NTB Ahsanul Khalik menjelaskan mekanisme seleksi serta ruang partisipasi masyarakat pada tahapan berikutnya.


LOMBOKEDITOR.COM – Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2026–2029 telah mengumumkan peserta yang lolos ke tahapan berikutnya.

Dari hasil seleksi, terdapat 21 nama yang melanjutkan proses. Jumlah tersebut terdiri atas 16 peserta hasil seleksi dan lima anggota petahana yang tidak mengikuti tahapan seleksi sejak awal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kelima petahana tersebut akan langsung mengikuti tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPRD NTB.

Pengumuman hasil seleksi tersebut mendapat perhatian publik karena terdapat peserta yang disebut memiliki riwayat perkara pidana korupsi. Salah satunya Lalu Martadinata, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Lombok Tengah Bersatu (LTB).

Martadinata diketahui pernah menjalani proses hukum terkait perkara dugaan korupsi dana penyertaan modal badan usaha milik daerah. Dalam perkara tersebut, ia disebut dijatuhi hukuman empat tahun penjara, denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp36,5 juta.

Selain persoalan tersebut, perhatian publik juga tertuju pada salah seorang peserta yang sebelumnya pernah diberitakan memiliki keterkaitan dengan aktivitas partai politik.

Ketua Pansel KPID Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Khalik, mengatakan seluruh proses seleksi dilakukan berdasarkan regulasi, dokumen persyaratan, hasil setiap tahapan seleksi, serta informasi publik yang diterima secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  NTB Pertahankan Peringkat Ketiga Nasional IMTI 2026, Raih Dua Penghargaan Khusus

“Perlu kami tegaskan, Tim Seleksi bekerja berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam regulasi. Kami tidak dapat membuat larangan atau menambahkan persyaratan yang tidak ditentukan dalam regulasi,” ujar Ahsanul Khalik.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai persyaratan calon anggota KPI mengacu antara lain pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota KPI.

Menurutnya, calon anggota KPI harus memenuhi sejumlah persyaratan substantif, antara lain memiliki sikap berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, serta bersifat nonpartisan.

Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi peserta, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Jadi, persoalannya harus ditempatkan sesuai norma yang berlaku. Tidak adanya larangan khusus terhadap mantan terpidana korupsi untuk mendaftar bukan berarti seluruh persyaratan lain menjadi tidak berlaku. Semua persyaratan tetap harus dipenuhi dan menjadi bagian dari proses seleksi,” jelasnya.

Ahsanul Khalik menegaskan, Timsel tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai rekam jejak peserta.

Sejak awal proses seleksi, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan, informasi maupun masukan mengenai peserta yang mengikuti seleksi.

“Informasi masyarakat tentu penting. Tetapi informasi tersebut harus memiliki dasar yang jelas dan dapat diverifikasi. Timsel tidak menilai seseorang hanya berdasarkan rumor, tetapi juga tidak mengabaikan informasi publik yang relevan dan dapat dibuktikan,” katanya.

Terkait pemberitaan pada 2024 yang menyebut salah seorang peserta pernah menjadi Ketua Harian sebuah partai politik, Ahsanul Khalik meminta persoalan tersebut dilihat berdasarkan status peserta pada saat mengikuti proses seleksi.

Baca Juga :  Dinas PUPR Mataram Siapkan Penertiban Reklame Bodong

Sebab, dalam persyaratan seleksi calon anggota KPI, peserta harus bersifat nonpartisan dan tidak menjadi pengurus maupun terlibat dalam partai politik.

Peserta yang bersangkutan, kata dia, telah menyerahkan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan pemenuhan persyaratan tersebut.

“Pemberitaan pada 2024 tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pada saat pendaftaran tahun 2026 yang bersangkutan masih menjadi pengurus atau terlibat dalam partai politik. Tetapi jika terdapat bukti yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan pernyataan tersebut pada saat pendaftaran, informasi itu tentu dapat disampaikan secara resmi untuk diverifikasi,” jelas Ahsanul Khalik.

Dengan selesainya tahapan Timsel, proses seleksi calon anggota KPID NTB selanjutnya memasuki tahapan uji kepatutan dan kelayakan di DPRD NTB.

Ahsanul Khalik mengatakan masyarakat yang memiliki informasi mengenai rekam jejak peserta masih dapat menyampaikannya kepada Komisi I DPRD NTB.

Informasi tersebut, kata dia, dapat berkaitan dengan riwayat pidana maupun dugaan keterlibatan peserta dalam partai politik.

Namun, informasi yang disampaikan diharapkan dilengkapi sumber, data dan bukti yang jelas agar dapat diverifikasi.

“Pada prinsipnya, kami tidak menutup ruang bagi informasi masyarakat. Kami berharap setiap informasi disampaikan melalui saluran yang tepat dan berdasarkan fakta, sehingga dapat diverifikasi dan menjadi bahan dalam proses berikutnya,” tegasnya.

Timsel menegaskan proses seleksi tetap berpedoman pada regulasi dan dokumen persyaratan. Sementara informasi dari masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan sepanjang disampaikan melalui mekanisme yang tepat dan dapat diverifikasi.

Dengan demikian, tahapan berikutnya berada pada proses uji kepatutan dan kelayakan di DPRD NTB, termasuk dalam menilai pemenuhan persyaratan dan rekam jejak para peserta sesuai ketentuan yang berlaku.??***

 

Editor : Redaksi Lombok Editor

Berita Terkait

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi
Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan
MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo
Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif
PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan
Polda NTB Ungkap Tujuh Kasus Penyalahgunaan BBM, 4.419 Liter Pertalite Disita
BAZNAS NTB Perkuat Pengentasan Kemiskinan Lewat Program Mahyani dan Gerobak Produktif
Terpeleset Saat Mendaki, Remaja 14 Tahun Dievakuasi Tim SAR dari Bukit Pergasingan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 17:56 WIB

Lombok Timur Raih Hibah Rp11,3 Miliar dari BNPB, Empat Infrastruktur Direkonstruksi

Minggu, 1 November 2026 - 15:39 WIB

Ungkap Warganya Jatuh Hati pada Tenun Lombok-Bali, Kain Tradisional Jadi Daya Tarik Wisatawan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:27 WIB

MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157.875 Penonton, ITDC Apresiasi Media NTB dan Diskominfo

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:19 WIB

Polresta Mataram Amankan Puluhan Botol Miras di THM, Hasil Tes Urine Belasan Orang Negatif

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:10 WIB

PDAM Lombok Timur Aktifkan Kembali Mata Air Ambung, Targetkan Layanan untuk 800 Pelanggan

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB