Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menyebut guru, orang tua siswa, wartawan, dan LSM ikut membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai di media sosial mendapat sorotan. PGRI DIY menilai penyebutan guru sebagai pihak yang membuat kegaduhan kurang bijak.
LOMBOKEDITOR.COM — Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai pihak-pihak yang dinilai membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan di media sosial menuai tanggapan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ketua PGRI DIY, Didik Wardaya, menilai pernyataan yang menyebut guru sebagai salah satu pihak yang membuat kegaduhan terkait MBG kurang tepat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Tanggapan tersebut disampaikan Didik setelah potongan video pernyataan Sudaryono beredar di media sosial.
“Saya kira kok kurang bijak, kok langsung menyalahkan guru, menyalahkan orang tua, terutama guru ya, kemudian langsung disalahkan seperti itu. Kalau saya kurang sepakat kalau misalnya penyebab kegaduhan guru,” kata Didik, Selasa (15/9/2026).
Didik menjelaskan, tugas utama guru tetap mengajar dan mendidik siswa.
Dalam pelaksanaan MBG, guru memang dapat terlibat dalam sejumlah tugas tambahan, seperti mengamati, mencicipi, hingga membantu memastikan makanan didistribusikan kepada siswa.
Namun, menurut Didik, tugas tersebut umumnya dilakukan oleh guru yang sedang tidak memiliki jadwal mengajar.
“Guru itu pada dasarnya patuh kok. Sampai saat ini belum ada aduan soal MBG, artinya belum mengganggu tugas utama guru. Karena mungkin yang melakukan adalah guru yang tidak sedang mengajar. Nah repotnya kalau sekolah yang gurunya kurang,” jelasnya.
Didik menambahkan, hingga saat ini PGRI DIY belum menerima pengaduan dari guru mengenai pelaksanaan MBG yang mengganggu tugas utama mereka.
Didik juga menilai ramainya pembahasan mengenai MBG di media sosial tidak serta-merta menunjukkan bahwa guru menjadi penyebabnya.
Menurut dia, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dari berbagai kelompok masyarakat dapat tersebar dengan cepat.
“Karena dunia sekarang, media sosial sudah berkembang sedemikian rupa. Artinya kan berita gampang tersebar, informasi begitu gampang diserap. Itu yang menyebabkan (MBG ramai diperbincangkan di media sosial),” ujarnya.
Karena itu, Didik menyatakan kurang sepakat apabila guru disebut sebagai penyebab kegaduhan terkait program MBG.
Pernyataan Sudaryono juga mendapat sorotan dari perwakilan wali murid di Sleman, Baharuddin Kamba.
Kamba menilai penyebutan orang tua, guru, wartawan, dan LSM sebagai pihak yang membuat kegaduhan dapat menyudutkan kelompok yang menyampaikan persoalan pelaksanaan MBG di lapangan.
“Pernyataan dari Kepala BGN yang terkesan menyalahkan orang tua, guru, wartawan dan LSM, menurut saya itu jahat banget. Karena sudah jadi korban dari menu MBG yang menyebabkan keracunan massal malah justru disalahkan,” kata Kamba.
Kamba juga mempertanyakan pernyataan bahwa kondisi di lapangan secara umum tidak menunjukkan adanya persoalan dengan program MBG.
Ia mengatakan, menurut pandangannya, terdapat laporan mengenai kasus keracunan setelah konsumsi makanan MBG di sejumlah daerah, termasuk di DIY.
Kamba menilai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak semestinya langsung dikaitkan dengan kepentingan politik.
Menurutnya, laporan dari orang tua, guru, wartawan, maupun lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Ia juga mendorong agar berbagai kritik dan temuan masyarakat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG.
“Justru sebaliknya, Kepala BGN seharusnya berterima kasih kepada guru, orang tua, wartawan dan LSM karena fakta yang disampaikan sebagai bentuk pengawasan publik,” ujarnya.
Kamba selanjutnya menyerukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, terutama berkaitan dengan perlindungan kesehatan anak. Ia bahkan mendorong sekolah, orang tua, dan organisasi masyarakat keagamaan mempertimbangkan penyediaan makanan dari rumah.
Sebelumnya, Sudaryono menyatakan secara keseluruhan masyarakat di tingkat bawah tidak memiliki persoalan dengan program MBG. Menurutnya, perdebatan mengenai program tersebut lebih ramai terlihat di media sosial.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam sebuah video yang diunggah melalui akun Instagram @dardardar_30.
Dalam pernyataannya, Sudaryono mengaitkan ramainya pembahasan MBG di media sosial dengan kepentingan ideologis dan politik.
Ia menyebut guru, orang tua siswa, wartawan, serta sejumlah pihak dari LSM sebagai kelompok yang ikut membuat isu MBG ramai diperbincangkan.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari PGRI DIY dan perwakilan wali murid yang mempertanyakan penyebutan guru dan orang tua sebagai pihak yang dianggap membuat kegaduhan.
Perdebatan ini menempatkan pelaksanaan MBG, mekanisme pengawasan, serta penyampaian kritik masyarakat sebagai bagian dari perhatian publik terhadap program tersebut.***
Editor : Redaksi Lombok Editor











































