Pergub Tarif Hotel MotoGP Dicabut, Harga Kamar di NTB Kembali Ikuti Mekanisme Pasar

Rabu, 16 September 2026 - 19:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

Ilustrasi

LOMBOKEDITOR.COM— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tarif Usaha Jasa Akomodasi.

Pergub tersebut sebelumnya menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk mengendalikan tarif hotel, terutama ketika terjadi lonjakan harga kamar pada momentum penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pencabutan aturan tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi bersama para pelaku industri pariwisata.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya, Pergub itu sudah kita evaluasi bersama dengan pelaku wisata juga sehingga kita sampai pada kesimpulan sudah tidak diperlukan lagi,” kata Iqbal kepada wartawan seusai memimpin Rapat Koordinasi Persiapan MotoGP di Mataram, Rabu (16/9/2026).

Menurut Iqbal, Pergub tersebut diterbitkan pada masa awal penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Ketika itu, kegiatan internasional di kawasan Mandalika belum berlangsung secara rutin sehingga permintaan kamar hotel meningkat tajam ketika MotoGP digelar.

Kondisi pariwisata NTB, khususnya kawasan Mandalika, kini dinilai telah mengalami perubahan. Berbagai kegiatan digelar sepanjang tahun sehingga tingkat hunian akomodasi, terutama di kawasan resort, relatif tinggi.

Baca Juga :  Bandara Lombok Terima 66 Penerbangan Tambahan Jelang MotoGP 2026

“Dulu kegiatan besar seperti MotoGP hanya sekali dalam setahun. Sekarang hampir setiap minggu ada kegiatan di Mandalika. Tingkat hunian hotel di kawasan itu juga sudah tinggi,” ujar Iqbal.

Dengan dicabutnya Pergub tersebut, penetapan tarif kamar hotel dan jasa akomodasi kembali mengikuti mekanisme pasar.

Iqbal mengatakan keputusan tersebut sekaligus diharapkan mengakhiri anggapan bahwa hotel dapat menaikkan harga secara berlebihan setiap kali ada penyelenggaraan event besar.

“Jadi itu alasan kita mencabut Pergub tersebut dan pencabutan itu juga sudah kita sepakati bersama dengan para pelaku pariwisata,” katanya.

Di sisi lain, Iqbal menyebut pemerintah masih melihat persoalan lain yang perlu dibahas setelah MotoGP 2026, yakni mekanisme penjualan tiket.

Menurut dia, persoalan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan tiket yang dipasarkan melalui pihak ketiga, bukan penjualan yang dilakukan langsung oleh hotel.

“Yang perlu kita atur itu soal tiket yang lebih banyak dijual oleh pihak ketiga, bukan langsung hotel yang menjual. Ini yang perlu kita bahas bersama setelah MotoGP nanti,” ujarnya.

Baca Juga :  Dari Paddock MotoGP, Generasi Muda NTB Menimba Inspirasi

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB I Gusti Lanang Patra menyambut pencabutan Pergub tersebut.

Ia mengatakan aturan tarif memang memiliki konteks pada masa awal penyelenggaraan MotoGP, ketika harga kamar hotel mengalami kenaikan signifikan akibat tingginya permintaan.

Namun, menurut Lanang, kondisi pasar akomodasi saat ini telah lebih stabil sehingga tarif dapat diserahkan kembali kepada mekanisme pasar.

“Dulu Pergub itu dibuat karena harga kamar hotel sempat sangat tinggi. Sekarang semuanya sudah normal dan harga diserahkan kepada mekanisme pasar,” kata Lanang.

Pencabutan Pergub tersebut dilakukan menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah daerah kini menempatkan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari persiapan menghadapi peningkatan aktivitas wisatawan selama event internasional tersebut.***

Penulis : Amira Putri Salma

Editor : Redaksi Lombok Editor

Sumber Berita: Lombok Editor

Berita Terkait

Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157 Ribu, Erick Thohir Bidik Perputaran Uang Rp5 Triliun
Dari Paddock MotoGP, Generasi Muda NTB Menimba Inspirasi
Kemiri dan Vanili NTB Tembus Pasar Global, Hilirisasi Diperkuat
Bandara Lombok Terima 66 Penerbangan Tambahan Jelang MotoGP 2026
Pembayaran Utang Whoosh Jadi Bahasan Luhut Saat Bertemu Pejabat China
OJK Terbitkan Dua Izin Usaha Gadai Baru di NTB, Industri Pergadaian Masuk Babak Konsolidasi
Tabungan Nasabah di NTB Tumbuh 8,9 Persen, Simpanan Rp100 Juta-Rp200 Juta Tertinggi
Gubernur Iqbal Benahi Pasar Kuta, Siapkan Jadi Pusat Pasok Hotel dan Restoran Mandalika

Berita Terkait

Minggu, 11 Oktober 2026 - 20:40 WIB

Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tembus 157 Ribu, Erick Thohir Bidik Perputaran Uang Rp5 Triliun

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 20:27 WIB

Dari Paddock MotoGP, Generasi Muda NTB Menimba Inspirasi

Kamis, 24 September 2026 - 17:05 WIB

Kemiri dan Vanili NTB Tembus Pasar Global, Hilirisasi Diperkuat

Minggu, 20 September 2026 - 13:03 WIB

Bandara Lombok Terima 66 Penerbangan Tambahan Jelang MotoGP 2026

Sabtu, 19 September 2026 - 14:50 WIB

Pembayaran Utang Whoosh Jadi Bahasan Luhut Saat Bertemu Pejabat China

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Akademisi Minta APH Dalami Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira Polri

Kamis, 5 Nov 2026 - 19:05 WIB