LOMBOKEDITOR.COM — Lelang satu paket bangunan yang terdiri atas 28 rumah dinas DPRD NTB, satu musala, dan satu tempat parkir belum menghasilkan pemenang.
Paket bangunan yang rencananya akan dibongkar tersebut dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram dengan harga limit Rp147,7 juta.
Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Mataram, Fatih Ghozali, mengatakan belum adanya peminat dalam lelang perdana kemungkinan berkaitan dengan nilai limit yang ditetapkan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ya kemungkinan masih terlalu tinggi,” ujar Fatih, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, apabila Pemprov NTB ingin menetapkan harga limit baru, objek tersebut perlu menjalani penilaian ulang. Hal itu berkaitan dengan masa berlaku laporan penilaian yang menjadi dasar penetapan nilai lelang.
“Kalau ingin laku, alangkah lebih baiknya dinilai ulang,” katanya.
Fatih menjelaskan, status bangunan sebagai material bongkaran tidak otomatis membuat objek tersebut tidak diminati. KPKNL Mataram sebelumnya telah menangani sejumlah lelang material sisa pembongkaran yang mendapatkan cukup banyak peminat.
“Selama nilai limitnya masih sesuai, masih laku biasanya,” ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan nilai lelang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan sebelum objek diajukan kepada KPKNL.
Karena itu, pemerintah daerah tidak serta-merta menurunkan harga hanya karena lelang pertama belum mendapatkan pemenang.
Pemprov NTB memilih melakukan lelang ulang terlebih dahulu untuk melihat kembali respons dan minat calon pembeli.
“Itu sudah semua ada hitung-hitungannya,” tegas Kusuma.
Ia mengatakan, nilai objek sebelum dilelang telah melalui proses perhitungan oleh pihak yang bertanggung jawab di lingkungan Dinas PUPRPKP NTB.
Menurutnya, kegagalan lelang pertama tidak otomatis menjadi dasar untuk langsung memangkas harga.
“Jangan karena tidak ada yang mau, tiba-tiba solusinya harga diturunkan. Tak laku lagi, turunkan lagi harganya. Kan tidak bisa seperti itu,” katanya.
Kusuma memastikan belum terjualnya paket rumah dinas tersebut tidak akan menghambat rencana pembangunan gedung DPRD NTB.
Pembangunan gedung baru DPRD NTB ditargetkan mulai dikerjakan sekitar November 2026.
Menurut dia, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap pada bagian lahan yang sudah tidak memiliki kendala.
Apabila lelang ulang kembali tidak menghasilkan pemenang, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut.
Dalam proses selanjutnya, apabila terdapat penawaran tertinggi dari calon pembeli, penawar tersebut dapat dipanggil untuk proses lebih lanjut dan negosiasi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tidak perlu khawatir, masih ada ruang lain yang kita bisa kerjakan terlebih dulu,” ujar Kusuma.
Dengan demikian, proses pelelangan bangunan rumah dinas tetap berjalan melalui tahapan yang berlaku, sementara persiapan pembangunan gedung DPRD NTB dapat dilakukan pada bagian lahan yang telah siap digunakan.***
Penulis : Robby Firmansyah
Editor : Redaksi Lombok Editor











































