LOMBOKEDITOR.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan penegasan terkait mencuatnya kasus proyek Marina Bay City Lombok yang belakangan menjadi perhatian publik setelah sejumlah investor asing melaporkan dugaan kerugian investasi kepada aparat penegak hukum.
Pemerintah menekankan bahwa persoalan yang saat ini berkembang bukan merupakan kasus investasi daerah yang berada dalam fasilitasi Pemerintah Provinsi NTB, melainkan sengketa bisnis antara perusahaan pengelola proyek dan para investor yang terlibat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Halik, bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma.
Kasus yang menyeret nama Marina Bay City Lombok mencuat setelah sejumlah investor, sebagian besar berasal dari Australia, melaporkan dugaan permasalahan investasi terkait proyek yang dipasarkan sebagai kawasan marina, vila, dan properti wisata di Pulau Lombok.
Para investor mengaku telah menanamkan dana untuk pembelian unit vila maupun investasi properti lainnya. Namun dalam perjalanan proyek, muncul berbagai persoalan yang kemudian berkembang menjadi sengketa.
Beberapa persoalan yang dilaporkan antara lain terkait dugaan pembangunan yang tidak berjalan sesuai komitmen awal, persoalan status dan penguasaan lahan, pengelolaan proyek, hingga dugaan ketidakjelasan penggunaan dana yang telah dihimpun dari investor.
Laporan tersebut kini sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah Bali.
Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Karena kasus ini telah masuk ke ranah hukum dan sedang ditangani Polda Bali, Pemerintah Provinsi NTB menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum. Kami berharap seluruh fakta yang menjadi pokok persoalan, mulai dari aspek pengelolaan proyek, hubungan para pihak, hingga berbagai hal yang dilaporkan oleh investor dapat diungkap secara objektif dan transparan sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar Halik.
Pemprov NTB Bukan Pihak dalam Transaksi
Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki keterlibatan dalam hubungan bisnis yang terjadi antara perusahaan dan para investor.
Menurut Halik, pemerintah tidak pernah menjadi bagian dari proses pemasaran proyek, penghimpunan dana investasi, transaksi penjualan properti, maupun perjanjian kontraktual yang dilakukan para pihak.
Karena itu, segala persoalan yang muncul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dan harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Pemprov NTB tidak menjadi pihak dalam transaksi bisnis, pemasaran proyek, penghimpunan dana investor, penjualan properti, maupun hubungan kontraktual antara perusahaan dengan para investor. Oleh karena itu, persoalan yang terjadi merupakan tanggung jawab para pihak yang terlibat dan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa sengketa yang terjadi tidak berkaitan dengan kebijakan investasi Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah daerah lainnya di Nusa Tenggara Barat.
Tidak Tercatat dalam Sistem Investasi Daerah
Sementara itu, Kepala DPMPTSP NTB, Irnadi Kusuma, menjelaskan bahwa berdasarkan data administrasi investasi yang dimiliki pemerintah daerah, perusahaan yang dikaitkan dengan proyek Marina Bay City Lombok tidak tercatat sebagai investor yang menjalankan proses investasi melalui mekanisme yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB.
Dengan kata lain, proyek tersebut tidak berada dalam skema investasi yang memperoleh fasilitasi maupun pendampingan investasi dari pemerintah provinsi.
“Berdasarkan data yang kami miliki, perusahaan yang terkait dengan proyek tersebut tidak tercatat sebagai investor yang melakukan proses investasi melalui mekanisme yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, kasus yang saat ini berkembang tidak dapat dikategorikan sebagai investasi daerah yang berada dalam proses fasilitasi maupun pengawalan investasi oleh Pemerintah Provinsi NTB,” jelas Irnadi Kusuma.
Ia menjelaskan bahwa setiap investasi yang masuk melalui jalur resmi akan tercatat dalam sistem pelayanan investasi pemerintah dan wajib memenuhi berbagai kewajiban administrasi serta pelaporan sesuai regulasi yang berlaku.
Selain itu, investor yang terdaftar juga memperoleh berbagai bentuk fasilitasi dan pendampingan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Menurut Irnadi, pemahaman mengenai status administrasi investasi menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan antara kasus yang melibatkan perusahaan tertentu dengan kondisi investasi daerah secara umum.
Iklim Investasi NTB Tetap Kondusif
Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa kasus Marina Bay City tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai keseluruhan iklim investasi di daerah.
Selama ini, NTB dinilai tetap menjadi salah satu daerah yang terbuka terhadap investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan dukungan regulasi dan pelayanan yang terus diperbaiki.
Berbagai sektor strategis seperti pariwisata, energi, pertanian, perikanan, dan industri kreatif masih menjadi magnet bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di Nusa Tenggara Barat.
Karena itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga iklim investasi yang sehat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
“NTB tetap terbuka bagi investor dari dalam maupun luar negeri yang berinvestasi secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi NTB akan terus memberikan pelayanan dan fasilitasi terbaik bagi setiap investor yang menjalankan usahanya sesuai regulasi. Satu kasus yang melibatkan perusahaan tertentu tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai keseluruhan iklim investasi di Nusa Tenggara Barat yang selama ini tetap kondusif dan terus berkembang,” pungkas Halik.
Pemerintah berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat mengungkap seluruh fakta secara objektif sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sekaligus menjaga kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Nusa Tenggara Barat.***
Penulis : LE-04
Editor : Lombok Editor











































