LOMBOKEDITOR.COM – Indonesia mencatatkan tonggak diplomasi penting di panggung global setelah Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk masa jabatan 2026.
Penunjukan ini diumumkan melalui siaran pers Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) pada Kamis (8/1/2026). Sidharto akan memimpin Dewan HAM PBB hingga 31 Desember 2026, sekaligus menandai peran strategis Indonesia dalam siklus kepemimpinan ke-20 lembaga tersebut sejak dibentuk pada 2006.
Sidharto dicalonkan oleh Kelompok Negara Asia-Pasifik dan terpilih melalui konsensus negara anggota Dewan HAM PBB. Kepemimpinannya dipandang memiliki arti historis, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi kawasan Asia-Pasifik dalam memperkuat peran Global South pada isu-isu hak asasi manusia internasional.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pidato perdananya, Sidharto menekankan pentingnya menjaga integritas Dewan HAM PBB sebagai institusi yang adil, obyektif, dan non-diskriminatif dalam menangani berbagai isu kemanusiaan global.
“Dewan HAM PBB harus tetap setia pada prinsip universalitas, obyektivitas, dan non-selektivitas dalam menegakkan seluruh hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan,” tegasnya.
Selain memilih presiden, Dewan HAM PBB juga menunjuk Duta Besar Ekuador, Marcelo Vazquez Bermudez, sebagai wakil presiden. Mereka akan didukung anggota biro lainnya yakni Tsegab Kebebew Daka (Ethiopia), Riia Salsa-Audiffren (Estonia), dan Marcos Gomez Martinez (Spanyol).
Dalam forum yang sama, Dewan HAM PBB turut menyepakati rancangan program kerja periode 2026–2028. Namun, sejumlah agenda terpaksa disesuaikan menyusul krisis likuiditas dan tekanan keuangan yang tengah dialami PBB.
Sidharto sendiri merupakan diplomat senior Kementerian Luar Negeri RI. Sebelum bertugas di Jenewa, ia pernah menjabat Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan menjadi figur kunci dalam pelaksanaan Presidensi ASEAN Indonesia 2023. Ia juga pernah mengemban amanah sebagai Duta Besar RI untuk India serta Wakil Kepala Perwakilan RI di Washington DC.
Dewan HAM PBB dijadwalkan kembali bersidang dalam sesi Kelompok Kerja Peninjauan Berkala Universal (UPR) ke-51 pada 19–30 Januari 2026, yang akan menjadi forum awal bagi kepemimpinan Indonesia dalam mengawal agenda HAM global.***











































