LOMBOKEDITOR.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram menyiapkan langkah penertiban terhadap reklame yang terindikasi tak berizin atau melanggar aturan. Penertiban dilakukan untuk menjaga kerapian kota sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan bahwa tindakan tegas perlu dilakukan agar pelanggar jera dan tata ruang kota tetap tertib.
“Semua reklame harus mengantongi izin sesuai ketentuan. Penertiban dilakukan supaya kota rapi dan pendapatan daerah optimal,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini PUPR masih menunggu data terbaru dari Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai dasar menentukan titik-titik reklame bermasalah. Data tersebut mencakup reklame tanpa izin, yang tidak taat pajak, hingga izin yang kedaluwarsa.
“Wajib pajak yang belum melunasi kewajiban dapat dikenakan sanksi berupa denda, penyegelan permanen, hingga pembongkaran,” tegasnya.
Selain melakukan penertiban, PUPR juga berwenang menerbitkan rekomendasi pemasangan reklame baik skala kecil maupun besar. Lale berharap penataan reklame di Kota Mataram semakin tertib dan memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah***











































