LOMBOKEDITOR.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan aktivitas pengerukan bukit yang kian marak di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika. Pengerukan yang terjadi di sejumlah titik perbukitan itu disebut berada di luar kendali pemerintah kabupaten.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah Lalu Sarkin Junaidi mengatakan pengawasan kawasan Mandalika berada di bawah otoritas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Lombok Tengah tidak bisa mengambil tindakan langsung.
“Kalau itu (bukit Mandalika) terkait kewenangan. Untuk sementara ini, kalau bukan provinsi ya pusat,” ujar Sarkin di Praya, Selasa (18/11/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Pemkab sudah berulang kali menyampaikan keluhan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun hingga kini belum ada langkah tegas untuk menghentikan aktivitas pengerukan.
“Tetap kami sampaikan kalau ada keluhan. Tetapi tindak lanjutnya tergantung yang punya kewenangan,” katanya.
Sarkin menjelaskan DLH Lombok Tengah hanya dapat mengawasi pembangunan vila dan hotel yang telah mendapatkan persetujuan teknis dari kabupaten. Sementara kegiatan lain, termasuk pengerukan bukit, berada di ranah Pemprov NTB.
Ia berharap DLH Provinsi lebih proaktif menyikapi kondisi di lapangan. Aktivitas pengerukan bukit, menurutnya, dapat menimbulkan dampak lingkungan bagi warga sekitar, meskipun ia belum berani menyimpulkan apakah kegiatan tersebut merusak lingkungan.
“Kalau saya bilang merusak lingkungan, ini kan dalam posisi penataan. Cuma kami belum bisa menyampaikan apakah penataan itu merusak lingkungan atau tidak,” ujarnya.
Sarkin menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB, namun jawaban yang diterima selalu sebatas akan mempelajari persoalan tersebut tanpa tindak lanjut nyata.
“Kami tunggu tindak lanjut dari pemilik kewenangan. Kami hanya berharap mereka menindak tegas,” tegasnya.
Aktivitas pengerukan bukit di Mandalika sebelumnya memicu perhatian publik, terutama karena kawasan tersebut termasuk wilayah strategis yang ditetapkan sebagai KEK pariwisata nasional.***











































